SIARAN PERS
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
Nomor: NO:  203/SP/HM/BKPUK/XII/2021

Policy brief dibutuhkan dalam proses pembuatan kebijakan publik untuk mengomunikasikan hasil-hasil penelitian ke para pemangku kepentingan. Proses pembuatan kebijakan berbasis bukti yang melalui tahapan meminta pertimbangan para akademisi juga dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Melalui Direktorat Perumusan Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi (PKRTI), BRIN menyelenggarakan Webinar Advokasi dan Diseminasi Policy Brief Tahun 2021 bertema “Pengambilan Kebijakan Cerdas Berbasis Bukti Berkualitas”, pada Kamis, 23 Desember 2021 melalui kanal virtual.

Jakarta, 22 Desember 2021. Plt. Direktur PKRTI BRIN, Dudi Hidayat, menyatakan Direktorat PKRTI yang dulunya merupakan eks-Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen Ilmu Pengetahuan dan Teknologi – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPKMI-LIPI), pada 2021 telah menyelesaikan aktivitas penelitian sekaligus menghasilkan delapan publikasi dalam bentuk policy brief.

Dudi menyebutkan, tujuh policy brief dihasilkan dari penelitian yang berjudul: Sinergi dan Kolaborasi Pelaku Iptek dan Inovasi dalam Pengembangan Vaksin Merah Putih; Penguatan Linkage Lembaga Litbangjirap dengan Pelaku Usaha Mendukung Upaya Pengembangan Inovasi: Studi Kasus LIPI sebagai Lembaga Litbangjirap; Mekanisme Perencanaan IPTEK di Indonesia: Suatu Rekomendasi bagi Penyusunan Rencana Induk Pemajuan IPTEK; Kajian Model dan Linkage Tata Kelola Alih Teknologi: Studi Kasus di Entitas Litbangjirap; Potensi Pelet Sorgum untuk Mendukung Program Co-firing PLTU Batubara: Estimasi Reduksi Emisi GRK Menggunakan LCA; Pemetaan dan Analisis Bioetanol Sebagai Bauran Energi dalam Perspektif Ekosistem Inovasi; dan Riset Bioenergi di Indonesia

“Ketujuh policy brief tersebut telah melalui proses diskusi dengan stakeholders terkait di antaranya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan,” jelas Dudi. “Kami berharap rekomendasi kebijakan ini dapat dimafaatkan oleh para pengambil kebijakan di lingkungan stakeholders tersebut,” tambahnya.

Dirinya juga menyatakan bahwa BRIN terus berupaya melakukan advokasi ke stakeholders terkait dan menyampaikan rekomendasi kebijakan yang dimuat dalam policy brief tersebut kepada publik. “Hal ini tentu diharapkan dapat membentuk opini publik yang selaras dengan apa yang dirumuskan oleh tim penyusun policy brief. Publik tentunya juga dapat mengawal dan berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan berbasis bukti di Indonesia,” paparnya. Acara puncak advokasi dan diseminasi policy brief juga menghadirkan tiga orang pakar kebijakan publik sebagai penanggap dari hasil policy brief, Dr. Ing. Totok Hari Wibowo (Ketua Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia), dan Heni Kurniasih, Ph.D (Sekretaris Lembaga SMERU Research Institute).

Keterangan lebih lanjut:
– Ridwan Stiaji (Analis Kebijakan Muda – BRIN)
– Dyah R. Sugiyanto (Koord. Komunikasi Publik BRIN)