Siaran Pers

Di tengah meningkatnya kompleksitas dan dinamika geopolitik serta persaingan kekuatan global, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Pusat Riset Politik-Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan dan Humaniora, bekerja sama dengan National Institute of International Strategy, Chinese Academy of Social Sciences (NIIS-CASS) menyelenggarakan China-Indonesia Think Tank Forum 2026 di Ballroom Lantai 2 Widya Graha BRIN, Jakarta, pada Rabu (11/11), pukul 08.00 -14.30 WIB. Forum ini dihadirkan sebagai wadah pertukaran akademis dan diskusi kebijakan strategis guna memperkuat hubungan bilateral serta merespons dinamika kawasan dan global secara seimbang.

Jakarta, 10 November 2026. China-Indonesia Think Tank Forum 2026 mengangkat tema “China-Indonesia Cooperation under the Four Global Initiatives: Opportunities, Challenges, and Future Prospects”. Forum strategis ini diselenggarakan di tengah meningkatnya dinamika geopolitik global, tantangan pembangunan berkelanjutan, perubahan teknologi, isu keamanan lintas negara, serta tuntutan reformasi tata kelola global.

Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN,  Muhammad Najib Azca menegaskan pentingnya diplomasi pengetahuan (knowledge diplomacy) untuk membangun pertukaran gagasan yang kritis, seimbang, dan konstruktif antara Indonesia dan Tiongkok. Forum ini berlangsung di tengah perubahan geopolitik yang makin kompleks dan persaingan kekuatan besar.

“Hubungan Indonesia dan Tiongkok memiliki arti yang sangat strategis, baik secara bilateral maupun regional. Melalui diplomasi pengetahuan, lembaga riset dan think tank memiliki peran kunci untuk mempertahankan ruang dialog yang independen dan saling menghormati,” ujar Najib Azca dalam pembukaan forum.

Azca menjelaskan bahwa forum ini secara khusus membedah implikasi dari Empat Inisiatif Global yang diajukan oleh Tiongkok. Keempat inisiatif global itu yakni, Global Development Initiative (GDI), Global Security Initiative (GSI), Global Civilization Initiative (GCI), dan Global Governance Initiative (GGI).

Bagi Indonesia, pembahasan terhadap keempat inisiatif tersebut ditempatkan secara tegas dalam kerangka politik luar negeri yang bebas dan aktif, kepentingan nasional, prioritas pembangunan inklusif dan berkelanjutan, penghormatan terhadap hukum internasional, serta penguatan sentralitas ASEAN dan multilateralisme.

“Forum ini bukan semata-mata untuk memahami gagasan dalam kebijakan luar negeri Tiongkok, melainkan untuk mengkaji secara kritis peluang, tantangan, dan relevansinya bagi Indonesia. Kita perlu mengidentifikasi titik temu (konvergensi) sekaligus mengurai perbedaan pandangan tanpa mengabaikan kepentingan nasional masing-masing,” tambah Najib Azca.

Rangkaian diskusi dalam forum ini terbagi ke dalam tiga sesi tematik utama: Sesi I (Perspektif Konseptual): Membedah pemahaman atas Empat Inisiatif Global dari sudut pandang Indonesia dan Tiongkok. Sesi II (Tata Kelola Global): Mengkaji masa depan tata kelola global, peran Global South, serta penguatan sentralitas ASEAN. Sesi III (Kerja Sama Praktis): Merumuskan langkah konkret dalam pembangunan berkelanjutan, keamanan nontradisional, transformasi digital, penanganan perubahan iklim, hingga pertukaran antarmasyarakat (people-to-people exchange).

Melalui kemitraan strategis antara BRIN dan CASS, forum ini menargetkan keluaran nyata berupa skema penelitian bersama (joint research), pertukaran peneliti, publikasi ilmiah, serta perumusan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

“Ukuran keberhasilan forum ini tidak berhenti pada kedalaman diskusi hari ini, melainkan pada sejauh mana gagasan yang dihasilkan dapat menjadi fondasi riset kolaboratif dan kontribusi kebijakan pada masa mendatang,” tutup Najib Azca.