Detail Berita

Bogor - Humas BRIN. Indonesia perlu mengintegrasikan stasiun bumi satelit penginderaan jauh dalam satu jaringan nasional. Jaringan ini menggabungkan sistem penerimaan langsung (direct reception system/DRS) untuk menjaga kedaulatan data dan mempercepat respons bencana serta sistem penerimaan virtual (virtual reception system/VRS) untuk memperluas kapasitas dan layanan komersial.

DRS tdigunakan untuk mengelola data sensitif, sedangkan VRS dimanfaatkan untuk memperluas kapasitas dan menyediakan layanan yang lebih fleksibel dengan biaya lebih efisien. 

“DRS dan VRS saling melengkapi. Keduanya komplementer, bukan substitusi,” ujar Perekayasa Ahli Madya Pusat Riset Teknologi Satelit (PRTS) BRIN, Hidayat Gunawan, dalam Kolokium PRTS Seri 8 bertajuk “Prospek dan Ekosistem Jaringan Stasiun Bumi Satelit Penginderaan Jauh di Indonesia” di Kawasan Sains Ibnoe Soebroto, Rancabungur, Selasa (27/10).

Hidayat melanjutkan, sistem DRS membutuhkan belanja modal (capital expenditure) dan biaya pemeliharaan yang tinggi. Namun, sistem ini menjamin penyimpanan data di dalam negeri sekaligus mempercepat respons terhadap bencana. 

Sementara itu, VRS lebih hemat biaya operasional, tetapi bergantung pada jaringan dan penyedia layanan. Menurutnya, pemilihan sistem perlu disesuaikan dengan kebijakan dan kebutuhan data, dengan mempertimbangkan efisiensi biaya langganan jangka panjang.

“Untuk menjaga kedaulatan data, diperlukan tiga lapis kendali yang mencakup penguasaan fisik antena dan perangkat penerima di Indonesia serta akuisisi dan validasi data mentah (level 0) di dalam negeri sebelum didistribusikan. Lapisan ketiga mencakup pengaturan hak akses dan ketentuan penggunaan data,” ia menjelaskan.

Hidayat mengidentifikasi tiga ekosistem prioritas, yaitu pemantauan bencana, layanan ground station as a service (GSaaS), dan penyediaan data penginderaan jauh nasional. Penerimaan langsung memungkinkan data titik panas (hotspot) diproses dalam hitungan menit untuk mendukung pemantauan kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta erupsi gunung api.

Selain mendukung pemantauan bencana, pengembangan infrastruktur stasiun bumi juga membuka peluang ekonomi melalui layanan GSaaS. Hidayat menyebutkan, pasar global layanan tersebut diproyeksikan meningkat dari 1,4 miliar dolar AS pada 2025 menjadi 3,92 miliar dolar AS pada 2032, dengan pertumbuhan tahunan 14,9 persen. 

Tren ini didorong oleh operator satelit yang beralih dari membangun stasiun bumi sendiri ke layanan sewa. Indonesia memiliki peluang strategis berkat letaknya di garis khatulistiwa sepanjang sekitar 5.000 kilometer yang memungkinkan satelit melintas lebih sering. 

“GSaaS membuka peluang pengembangan layanan stasiun bumi yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Melalui ekosistem yang terintegrasi, layanan ini berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi antariksa nasional,” ujar Hidayat.

Peluang tersebut dapat diwujudkan melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur stasiun bumi dan penguatan kerja sama internasional. Hidayat menyoroti potensi pemanfaatan waktu luang antena melalui penyewaan fasilitas, seperti kerja sama dengan badan antariksa India (ISRO). BRIN juga berpotensi menjadi simpul regional Asia Tenggara dalam jaringan Direct Broadcast Network (DBNet) di bawah koordinasi WMO untuk mempercepat distribusi data cuaca ekstrem. Namun, pengembangan peluang tersebut memerlukan dukungan kebijakan dan pemeliharaan infrastruktur secara berkelanjutan. 

Selain dukungan kebijakan dan infrastruktur, Hidayat menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam pemanfaatan stasiun bumi dan pertukaran data. Koordinasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang tersedia.

Untuk memperkuat koordinasi tersebut, ia mengusulkan pembentukan forum antarlembaga, pemetaan kondisi stasiun bumi, serta pengembangan sistem kendali antena terpusat. Ia juga mendorong penambahan stasiun bumi di wilayah barat dan timur Indonesia, termasuk Biak, guna memperluas cakupan layanan nasional.

Berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari arah pengembangan jaringan stasiun bumi nasional dalam jangka panjang. Kajian tersebut merumuskan tujuh tahap transformasi melalui peta jalan 2025–2035, yang mencakup pemetaan geografis dan pasar, tata kelola jaringan, arsitektur hibrida, penyediaan produk data siap analisis, serta model bisnis dan monetisasi. Hasil kajian ini diharapkan menjadi bahan pembahasan dalam forum koordinasi teknis antarlembaga.

“Data penginderaan jauh merupakan aset strategis nasional. Melalui jaringan stasiun bumi yang kuat dan terintegrasi, Indonesia dapat menjamin ketersediaan data secara mandiri dan berkelanjutan,” ujarnya. (dv/ed:jh,MM)