Detail Berita

Jakarta-Humas BRIN. Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar dari penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Potensi tersebut tidak hanya mencakup aktivitas ekonomi selama pelaksanaan ibadah di Arab Saudi, tetapi juga persiapan sebelum keberangkatan hingga setelah jemaah kembali ke Tanah Air, termasuk dampaknya terhadap keluarga dan lingkungan sosial. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mendalami potensi tersebut melalui riset untuk mengidentifikasi kontribusi ekosistem ekonomi haji dan umrah terhadap perekonomian nasional.

Upaya tersebut diwujudkan melalui penyusunan instrumen penelitian oleh Pusat Riset Agama dan Kepercayaan (PRAK) BRIN bersama Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Kemenhaj guna merumuskan perangkat penelitian yang dapat digunakan untuk menggali ekosistem ekonomi haji dan umrah secara komprehensif.

Peneliti PRAK BRIN, Abdul Jamil, menegaskan bahwa riset ini tidak sekadar menjadi kajian akademis, tetapi juga merupakan ikhtiar untuk membangun kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, Indonesia memiliki posisi strategis dalam pengembangan ekosistem ekonomi haji karena menjadi negara dengan jumlah jemaah terbesar di dunia.

“Kita tidak hanya meneliti haji, tapi kita sedang berusaha merumuskan bagaimana membangun negeri yang makmur dan sejahtera. Indonesia ini number one, unique, the best karena jumlah jemaah haji di dunia yang terbesar adalah dari Indonesia,” ujarnya dalam forum pembahasan instrumen riset yang berlangsung pada Rabu (4/11) di Kawasan Sains Haryono Wiryosumarto, Jakarta Timur.

Jamil menjelaskan, penelitian ini mencakup sepuluh dimensi krusial yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji, mulai dari masa tunggu, persiapan, pelaksanaan ibadah di Arab Saudi, hingga kondisi jemaah setelah kembali ke Indonesia. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi yang terbentuk dalam setiap tahapan perjalanan ibadah.

Dalam pengembangan instrumen riset tersebut, Kepala Pusat Riset Hukum (PRH) BRIN, Nawawi, menekankan pentingnya pemetaan tahapan ekonomi haji secara jelas, yakni ekonomi prahaji, saat pelaksanaan haji, dan pascahaji. Pemetaan tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi potensi ekonomi sekaligus mengantisipasi kebocoran ekonomi (economic leakage) yang dapat terjadi akibat perilaku konsumtif jemaah di luar fasilitas resmi pemerintah.

“Ekonomi haji itu kan kalau kita bicara ya, ekonomi prahaji, ekonomi saat melaksanakan haji, dan ekonomi pascahaji. Itu harus clear. Menarik ini, kebocoran ini, karena ada perilaku jemaah kita yang spend lumayan banyak tinggal di hotel yang tidak mau disediakan oleh pemerintah demi privilege,” ungkap Nawawi.

Dari perspektif kebijakan kementerian, Direktur Fasilitasi Kemitraan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Kemenhaj, Tri Hidayatno, mengungkapkan besarnya perputaran uang dalam penyelenggaraan haji. Nilai tersebut diperkirakan terus meningkat seiring kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

“Nilai dari perputaran uang untuk pelaksanaan haji saja itu di tahun 2026 kemarin Rp18,2 triliun, dan untuk 2027 ini sudah pasti di atas Rp20 triliun. Target kita, bagaimana kita bisa mengukur kontribusi riil ekosistem haji terhadap PDB secara komprehensif,” jelas Tri.

Ia juga menyoroti keterbatasan pengukuran kontribusi ekonomi haji terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, kontribusi haji terhadap PDB tercatat sebesar 0,02 persen. Angka tersebut dinilai belum menggambarkan keseluruhan dampak ekonomi karena penghitungan sebelumnya baru mencakup aspek konsumsi rumah tangga.

Melalui kolaborasi pendanaan riset lintas lembaga dalam skema PRIMA (Program Riset Kebijakan Pembangunan Merah Putih) antara BRIN dan LPDP, riset ini diharapkan menghasilkan basis data (baseline) yang kuat untuk mengukur kontribusi ekosistem ekonomi haji dan umrah secara lebih komprehensif.

BRIN dan Kemenhaj berupaya memastikan potensi ekonomi dari penyelenggaraan haji dan umrah dapat memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian domestik. Hasil riset diharapkan menjadi landasan untuk memperkuat keterlibatan pelaku usaha nasional, menggerakkan UMKM, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kontribusi ekosistem ekonomi haji dan umrah terhadap perekonomian Indonesia. (ricb/ed. mfs)