IDEN

Detail Berita

BRIN Tekankan Pentingnya Pelembagaan Partai Politik bagi Demokrasi Indonesia

Diterbitkan pada 26 Mei 2026

Jakarta-Humas BRIN. Pelembagaan partai politik dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat kualitas demokrasi Indonesia di tengah berbagai tantangan politik nasional, mulai dari menguatnya oligarki hingga melemahnya oposisi politik.

“Penguatan pelembagaan partai politik tidak hanya berkaitan dengan kepentingan elektoral, tetapi juga menyangkut keberlanjutan demokrasi Indonesia,” ujar Firman Noor, peneliti senior Pusat Riset Politik (P2P) BRIN dalam seminar “Menuju Partai Politik Modern” di BRIN, KST Sarwono Prawirohardjo, Jakarta, Senin (25/5).

Menurutnya, pelembagaan partai politik menjadi langkah penting untuk memperkuat demokrasi. Ia menjelaskan, terdapat empat indikator utama pelembagaan partai politik, yakni systemness atau kepatuhan terhadap aturan internal, ideologisasi partai, kemandirian dari intervensi oligarki, serta kemampuan partai mengakar di masyarakat.

“Partai politik modern adalah partai yang taat terhadap konstitusinya sendiri, memiliki ideologi yang jelas, mandiri dari intervensi oligarki, dan benar-benar hadir di tengah masyarakat,” katanya.

Firman menilai kondisi demokrasi Indonesia saat ini menghadapi stagnasi yang ditandai dengan kecenderungan menguatnya praktik otoritarianisme dan lemahnya institusi demokrasi. “Munculnya berbagai istilah akademik, seperti post-democracy, democratic backsliding, hingga competitive authoritarianism menggambarkan situasi politik Indonesia hari ini,” ujar Firman.

Dalam konteks tersebut, Firman menegaskan partai politik memiliki posisi strategis sebagai institusi yang menentukan arah demokrasi. Ia menyebut partai politik sebagai “anak kandung demokrasi” sekaligus “kreator demokrasi”, sehingga kondisi internal partai sangat memengaruhi kualitas demokrasi nasional.

“Problem partai politik adalah problem demokrasi. Kalau partai politiknya belum pulih, demokrasi kita juga masih seperti pingsan,” ujarnya.

Ia menyebut hasil Indeks Pelembagaan Partai Politik (IPPP) BRIN menunjukkan kondisi partai politik Indonesia masih berada dalam kategori “terlembaga sedang” dengan skor nasional 74,16. Meski demikian, Firman melihat sejumlah partai mulai melakukan pembenahan internal, terutama dalam tata kelola organisasi dan kaderisasi.

“Ketika kami berkunjung ke berbagai partai politik, sudah terlihat ada upaya serius memperbaiki tata kelola organisasi dan kaderisasi. Walaupun memang kesadarannya masih dominan di tingkat DPP,” ujarnya.

Menurut Firman, pelembagaan partai politik perlu dipahami sebagai bagian dari pembangunan demokrasi jangka panjang, bukan sekadar strategi memenangkan pemilu. Partai politik, kata dia, seharusnya menjadi ruang pendidikan politik dan penguatan gagasan kebangsaan.

“Partai politik bukan sekadar mesin elektoral. Partai harus menjadi sekolah demokrasi, mengajarkan politik yang bermoral dan memperjuangkan gagasan,” katanya.

Firman juga menekankan pentingnya meritokrasi dalam kaderisasi partai guna menghindari dominasi politik personal dan nepotisme. Menurutnya, pelembagaan partai akan mendorong rekrutmen politik yang lebih objektif dan berkelanjutan.

“Pelembagaan partai akan menghindarkan partai dari penguasaan personal dan dinasti politik karena rekrutmen didasarkan pada kaderisasi yang objektif,” tegas Firman.

Selain itu, ia menilai partai yang terlembaga akan memiliki soliditas internal lebih kuat sehingga mampu menghadapi intervensi, baik eksternal maupun konflik internal.

“Soliditas partai itu lahir dari kedisiplinan prosedural dan ikatan ideologis yang kuat,” katanya.

Firman turut mendorong pemerintah dan masyarakat sipil untuk mendukung proses pelembagaan partai politik, termasuk melalui regulasi yang memperkuat kaderisasi dan pendidikan politik.

“Pemerintah perlu mendorong adanya lembaga kaderisasi formal di partai politik dan mengaitkan kualitas pelembagaan dengan insentif negara,” ujarnya.

Rendahnya Kepercayaan Publik & Urgensi Meritokrasi
Sejalan dengan itu, peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, menilai pelembagaan partai politik menjadi kebutuhan mendesak karena hampir seluruh kebijakan publik di Indonesia ditentukan melalui partai politik.

“Hampir 100% nasib kita ditentukan oleh partai politik. Semua undang-undang diproduksi oleh partai melalui DPR,” kata Yohan.

Menurutnya, rendahnya citra partai politik di mata publik menjadi tantangan besar bagi demokrasi Indonesia. Berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik masih menjadi yang terendah dibanding lembaga negara lainnya.

“Partai politik adalah institusi demokrasi utama, tetapi citranya masih buruk di mata masyarakat. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama,” ujarnya.

Yohan juga menyoroti lemahnya kaderisasi partai dan belum adanya pengaturan operasional kaderisasi dalam undang-undang partai politik maupun pemilu. Ia mengusulkan adanya syarat minimal masa keanggotaan partai bagi calon legislatif untuk mendorong kaderisasi yang lebih serius.

“Kalau ada syarat minimal lima tahun menjadi anggota partai sebelum maju sebagai caleg, maka partai mau tidak mau harus menyiapkan kaderisasi jauh-jauh hari,” katanya.

Selain itu, ia menilai pembatasan masa jabatan ketua umum partai dan anggota legislatif perlu dipertimbangkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu guna memperkuat regenerasi politik.

“Momentum revisi Undang-Undang Pemilu harus dimanfaatkan untuk memperkuat pelembagaan partai politik,” ujar Yohan. (sgd/ed. mfs)