IDEN

Detail Berita

Seperempat Abad Otonomi Daerah: Antara Konsistensi Politik Hukum dan Desain Terukur

Diterbitkan pada 14 Februari 2026

Jakarta-Humas BRIN. Setelah 25 tahun berjalan, otonomi daerah di Indonesia dinilai tetap sebagai pilihan strategis dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, berbagai dinamika kebijakan menunjukkan munculnya risiko pelemahan otonomi yang berpotensi mengganggu stabilitas tata kelola pemerintahan. Untuk itu, diperlukan konsistensi politik hukum, desentralisasi asimetris yang terukur, serta perbaikan tata kelola agar benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Evaluasi tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional bertema “Seperempat Abad Otonomi Daerah: Evaluasi, Risiko, dan Trajektori ke Depan” yang diselenggarakan oleh Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri (PR PDN) Badan Riset dan Inovasi Nasional pada Kamis (12/2), bertempat di Auditorium Utama BRIN Gatot Subroto, Gedung Widya Graha, Jakarta.

Kepala PR PDN BRIN, Mardyanto Wahyu Tryatmoko, menjelaskan bahwa dalam praktiknya, desentralisasi di Indonesia menghadapi paradoks serius. Di satu sisi terdapat kemajuan administratif dan keberhasilan tertentu, seperti perdamaian di Aceh. Namun di sisi lain, muncul fenomena fractured autonomy, yaitu pelemahan otonomi daerah secara sistematis melalui kontrol pusat yang berlebihan.

“Kecenderungan resentralisasi dan fractured autonomy akan mendorong terjadinya institutional entropy, yaitu meningkatnya ketidakteraturan dan inefisiensi dalam sistem pemerintahan,” ujar Mardyanto. Ia mencontohkan intervensi pusat dalam pengelolaan sumber daya alam di Aceh serta pemekaran wilayah di Papua yang dinilai mengabaikan peran lembaga lokal.

Menurut Mardyanto, desain kebijakan yang tidak konsisten, termasuk dalam perencanaan Ibu Kota Nusantara (IKN), berisiko menciptakan ketidakteraturan institusional apabila otonomi daerah ditempatkan dalam kerangka yang terlalu sentralistik.

Untuk menghindari kegagalan permanen, pemerintah didesak untuk melakukan reposisi kebijakan, termasuk revisi UU 23/2014 guna memperjelas keleluasaan kewenangan daerah. Penulis menekankan bahwa pemenuhan komitmen otonomi sangat krusial, terutama di wilayah konflik. 

“Jika praktik resentralisasi terus berlanjut, tuntutan separatisme di Papua diprediksi akan terus menguat, bahkan berpotensi membangkitkan kembali gejolak lama di wilayah yang sudah relatif stabil seperti Aceh,” tambahnya.

Sementara itu, akademisi Universitas Kristen Satya Wacana, Umbu Rauta, menegaskan bahwa relasi pusat dan daerah telah memiliki dasar konstitusional yang kuat pasca-amandemen UUD 1945. Tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara kedaulatan rakyat, negara kesatuan, dan sistem presidensial.

Umbu mengusulkan kerangka politik hukum jangka panjang yang konsisten lintas rezim, serta perumusan parameter yang lebih terukur dalam penerapan otonomi asimetris. “Setidaknya ada lima aspek yang dapat menjadi dasar, yaitu politik, geografis, ekonomi, sosial-budaya, dan kebutuhan strategis pemerintahan,” jelasnya.

Dalam sesi khusus mengenai otonomi asimetris, Umbu menjelaskan bahwa Pasal 18 UUD 1945 mengenal dua terminologi: daerah khusus dan daerah istimewa. Namun, kriteria daerah khusus dinilai masih kabur. Mahkamah Konstitusi, lanjutnya, menyebutkan bahwa dasar pembentukan daerah khusus bertumpu pada “kenyataan dan kebutuhan politik”. 

Namun, menurut hasil kajian yang dipaparkannya, diperlukan parameter yang lebih terukur.

“Kami mengusulkan setidaknya lima parameter: aspek politik, geografis, ekonomi, sosial-budaya, dan kebutuhan strategis pemerintahan. Ini agar pembentukan daerah khusus tidak bersifat diskresioner,” jelas Umbu.

Ia menegaskan bahwa parameter tersebut bersifat alternatif, bukan kumulatif, namun tetap harus memiliki dasar yang rasional dan terukur.

Seminar ini menyimpulkan bahwa reposisi kebijakan diperlukan untuk mencegah kegagalan permanen otonomi daerah, termasuk melalui peninjauan ulang regulasi kunci seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, agar memberikan kepastian dan keleluasaan kewenangan yang lebih jelas bagi daerah. (sgd/ed: mfs)