IDEN

Detail Berita

Pembangunan IKN yang Inklusif dan Berkelanjutan: Integrasi Sosial-Budaya

Diterbitkan pada 9 Desember 2025

Jakarta-Humas BRIN. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai harus menempatkan integrasi sosial-budaya sebagai fondasi utama agar kota baru ini tumbuh inklusif dan berkelanjutan, tidak hanya modern secara fisik. Pandangan tersebut dikemukakan dalam seminar “Assembling Nusantara 2: The Collaborative and Integrative Paradigm of Indonesia’s New Capital City Toward a Global Modern City”  yang digelar Pusat Riset Masyarakat dan Budaya (PMB) BRIN di Gedung Widya Graha BRIN Jakarta, Kamis (4/12).

Seminar ini menghadirkan dua narasumber dari PMB-BRIN, yaitu Galuh Indraprasta dan Ari Nurlia, yang memaparkan hasil riset terkait paradigma kolaboratif dan integratif dalam pembangunan IKN. Keduanya membahas kontribusi riset sosial-budaya dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar selaras dengan visi kota modern berkelas global.

Dalam presentasinya, Galuh menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak dapat hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur dan teknologi. Ia menilai identitas sosial dan budaya Nusantara harus menjadi bagian utama dalam perencanaan kota baru.

“Modernitas sebuah kota global tidak boleh menghilangkan akar kebudayaan masyarakatnya. IKN harus dibangun dengan prinsip keberlanjutan sosial dan budaya, bukan hanya keberlanjutan teknologi,” ujarnya.

Galuh menambahkan, pembangunan IKN membutuhkan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah, akademisi, industri, serta komunitas lokal. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa pembangunan kota tidak hanya modern secara fisik, tetapi juga inklusif dan selaras dengan nilai sosial-budaya masyarakat Indonesia. Ia berharap riset sosial-budaya yang dilakukan PRMB-BRIN dapat berkontribusi pada pembangunan IKN yang mencerminkan kekayaan identitas Indonesia.

Sementara itu, Ari Nurlia memaparkan konsep Smart Forest City sebagai fondasi perencanaan Ibu Kota Nusantara. Konsep tersebut mengintegrasikan pemanfaatan teknologi modern dengan pelestarian lingkungan, sejalan dengan komitmen global terhadap pengurangan deforestasi dan pembangunan rendah karbon.

“Relokasi ibu kota harus menjadi solusi bagi ketimpangan demografi serta tekanan lingkungan di Jakarta, bukan sekadar pemindahan administratif,” tegasnya.

Ari menjelaskan bahwa kawasan IKN memiliki luas 256.000 hektare, dengan 59,5% wilayah berupa kawasan hutan. Namun, terdapat sejumlah tantangan ekologis dan sosial, seperti keberadaan 149 lubang bekas tambang, risiko degradasi ekologi, serta potensi tumpang tindih klaim lahan masyarakat adat terutama Paser Balik, Dayak, dan Kutai. Pembangunan IKN menargetkan area hijau mencapai 75%, restorasi hutan jangka panjang hingga 100 tahun, dan capaian emisi netral karbon pada 2045.

Enam klaster strategis teknologi bersih, farmasi terpadu, pertanian berkelanjutan, ekowisata inklusif, energi rendah karbon, serta pendidikan dan industri 5.0 diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Ari menegaskan bahwa perlindungan hak masyarakat lokal, akses layanan dasar yang setara, serta partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan mutlak diperlukan untuk mencegah marginalisasi sosial.

Ari menutup paparannya dengan rekomendasi implementasi tata kelola berbasis smart forest, pelibatan aktif masyarakat adat, penguatan kebijakan lingkungan, serta digitalisasi pemerintahan sebagai fondasi keberlanjutan jangka panjang IKN. “IKN harus menjadi kota yang modern, hijau, dan inklusif, serta memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya. (ans/ed: suhe, mfs)