
Jakarta-Humas BRIN. Apabila melihat data pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup pada 2024, dari 342 kabupaten/kota yang melaporkan tercatat kurang lebih ada sekitar 37,3 juta ton/tahun atau 32% saja yang dikelola dengan baik.
“Berbagai penelitian di Indonesia menunjukkan, komposisi sampah organik mendominasi timbunan sampah tersebut. Artinya, lebih dari separuh beban TPA bisa ditangani langsung dengan teknologi yang tepat,” papar Yopi Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah (RID) BRIN pada Desiminasi Praktek Baik Pengelolaan Sampah Organik Berbasis Black Solder Flyer (BSF) dalam Sistem Circular Economy, Senin (08/12).
Kenyataannya, tambah Yopi, fakta di lapangan menunjukkan berbagai macam hal yang sangat berlawanan, lebih dari 70 TPA di Indonesia masih menggunakan open dumping atau sistem pembuangan sampah terbuka. Rata-rata TPA di daerah kecil dan menengah sudah mencapai kondisi dengan kapasitas maksimum.
“Emisi metan gas rumah kaca yang muncul juga sangat berkontribusi besar untuk gas rumah kaca tersebut. Kemudian, beban penanganan sampah akan menghabiskan porsi dari APBD, dan kurang menciptakan berbagai macam nilai tambah,” terangnya.
Untuk itulah persoalan sampah organik ini, sambung Yopi, bukan menjadi isu lingkungan semata saja, tapi berkaitan dengan berbagai macam isu pembangunan daerah. Termasuk juga isu kesehatan masyarakat, ekonomi, dan lain-lain.
“Dalam konteks inilah inovasi pengelolaan sampah berbasis BSF menjadi salah satu opsi yang semakin relevan pada saat ini. Kami melihat ada tiga poin utama dari teknologi BSF ini, pertama, bisa mengurangi efek gas sampah sampai 70-90% dalam waktu singkat,” urainya.
Kedua, menghasilkan produk yang berilai tambah ekonomi, seperti maggot atau yang bisa digunakan sebagai pakan, bisa digunakan sebagai pupuk. Ketiga, mendorong pengembangan ekonomi sirkular berbasis masyarakat untuk mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat sekitarnya.
“Kami melalui Deputi RID BRIN selalu mendorong pemda untuk mempercepat memperkuat pengembangan produk unggulan daerah. Efek samping positif dari inovasi BSF ini seperti maggot dan kompos jelas akan memperkuat rantai nilai pertanian, peternakan dan perikanan, dan lain-lainnya,” bebernya.
Sehingga menurutnya, banyak kegiatan-kegiatan yang terkait dengan implementasi dari inovasi BSF ini menjadi salah satu poin penting untuk dipelajari, dan kalau bisa diimplementasikan di berbagai macam daerah.
”Kami berharap akan semakin banyak pemda yang menerapkan praktik baik dalam kemanfaatan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan daerah secara lebih efesien Efektif dan berkelanjutan,” tuturnya.
Sementara itu, Aula Sakinah Muntasyarah Widyaiswara BPSDMD Provinsi NTB/Site Manager BSF Lombok menjelaskan, menurut Data KLHK (2023) Sampah makanan sebesar 41,4% dari total sampah di Indonesia. Setiap orang menyumbang sampah makanan sebesar 115 - 184 kg per tahun.
“Jika dimanfaatkan mampu mencukupi kebutuhan gizi 61 - 125 juta orang di Indonesia. Kerugiannya mencapai Rp 213 - 551 T per tahun, food waste menyumbang 7,29% emisi GRK per tahun. Indonesia merupakan negara penyumbang sampah makanan terbesar di ASEAN yaitu 14,73 juta ton per tahun,” papar Aula.
Manajemen sampah di Indonesia, ujarnya, secara nasional 60% - 70% sampah di Indonesia dibawa ke TPA. Sisanya dibakar, dibuang secara illegal, dikubur. Kejadian longsor TPA Leuwigajah Jawa Barat mendorong kota-kota lain untuk memperbaiki sistem manajemen sampah dan mengadopsi konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
“Terdapat 59,000 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Pengelolaan sampah di Indonesia dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten atau pemerintah provinsi, dan banyak juga yang dilakukan oleh sektor informal,” terang Aula.
Efektivitas BSF itu dalam mengolah sampah cukup tinggi, rincinya, sekitar 50% komposisi sampah di Indonesia yaitu organik, sekitar 40% sampah makanan, pemanfaatannya dapat mengurangi sampah ke TPA. Larva BSF dapat mengolah sampah organik hingga mencapai 56%, dan BSF Lombok sendiri pernah mencatatkan tingkat konversi sampah organik sebesar 50%.
“Proses pengolahan sampah organik berlangsung cepat, kurang lebih 17 hari, biaya pendirian fasilitas dan pengelolaannya relatif lebih murah. Menghasilkan beberapa produk yang dapat digunakan kembali untuk ketahanan pangan, seperti maggot/larva (baik fresh larvae) dan kompos (kotoran maggot/kasgot),” unggahnya.
Ia mengungkapkan jenis sampah yang dapat diolah ada dua, yakni untuk sampah perkotaan misalnya sampah organik perkotaan, sampah makanan restoran, serta sampah pasar. Sedangkan sampah Agro-Industri berupa sampah pengolahan makanan, biji-bijian bekas pakai, dan sampah rumah potong hewan.
“BSF bermanfaat untuk ketahanan pangan karena produk yang dihasilkan dari proses BSF dapat digunakan sebagai pakan ternak dan kompos untuk pertanian organik. Pembangunan fasilitas BSF yang dibangun dengan perencanaan yang terintegrasi dengan pertanian,” bebernya,
BSF juga dapat mendukung pelestarian ekosistem dan perlindungan keanekaragaman burung dan serangga. Larva BSF merupakan pakan ternak berprotein tinggi dengan kandungan protein 45%-60% dengan harga terjangkau.
“Pembelajaran selama 5 tahun dalam mengelola BSF Lombok, apabila ingin mereplikasi BSF Lombok untuk menyediakan kelompok pengelola fasilitas, atau dibentuk berbarengan dengan proses pembangunan. Pembangunan fasilitas BSF atau fasilitas pengelolaan sampah sebaiknya berbarengan dengan peningkatan kapasitas komunitas pengelola sampah,” Aula menegaskan.
Pelibatan tokoh lokal adalah penting, tambahnya, dan faktor-faktor penting pendukung keberlanjutan meliputi waste assessment, regulasi pendukung, pasar, serta sarpras. “Integritas dan kolaborasi dengan berbagai pihak juga penting, serta monitoring dan evaluasi terus menerus dilakukan, dan sebagainya,” pungkasnya. (ns)