IDEN

Detail Berita

Menguak Masa Depan Demokrasi, BRIN Bahas Politik Dinasti

Diterbitkan pada 29 Agustus 2025

Jakarta - Humas BRIN. Fenomena politik dinasti di Indonesia memasuki babak baru. Lonjakan signifikan jumlah kandidat dari keluarga politik dalam Pilkada 2024 menjadi sorotan utama dalam seminar “Demokrasi dalam Cengkeraman Dinasti” yang diselenggarakan Pusat Riset (PR) Politik BRIN, Kamis (27/8), di Gedung Widya Graha, KST Sarwono Prawirohardjo, Jakarta.

Dalam pengantar diskusi, Yogi Setya Permana selaku Koordinator Klaster Riset Ekonomi Politik & Isu-Isu Strategis (EPIS) menyebut bahwa topik ini semakin relevan seiring meluasnya praktik pewarisan kekuasaan berbasis keluarga di berbagai tingkat pemerintahan. “Demokrasi kita sedang menghadapi tantangan serius, ketika kekuasaan mulai diperlakukan layaknya warisan keluarga,” ujarnya.

Yogi juga menyampaikan bahwa Klaster EPIS BRIN saat ini tengah mengerjakan riset strategis lainnya, seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), proyek food estate di Papua, hingga transisi energi. Harapannya, semua riset ini dapat berkontribusi langsung pada pengambilan kebijakan nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Yoes C. Kenawas dari Institute for Advanced Research (IFAR) Universitas Katolik Atma Jaya, memaparkan tentang Indonesia Dynasty Tracker Dataset. Dengan sudut pandang, politik dinasti dalam Pilkada 2024 di Indonesia, sebuah basis data akademik pertama di Indonesia yang secara sistematis memetakan tren politik dinasti.

“Jika pada periode 2015–2020 tercatat sekitar 202 keluarga dinasti, maka di Pilkada 2024 jumlah itu melonjak drastis menjadi sekitar 650 keluarga,” ungkap Yoes. Dalam riset yang dilakukan bersama Amalinda Savirani, seorang profesor dari PolGov UGM ini, mereka menelusuri lebih dari 3.100 kandidat secara individual.


Dataset ini menyajikan berbagai variabel seperti jenis kelamin, latar pendidikan, status jabatan, hingga afiliasi partai dan hubungan kekerabatan. Semua data ini tersedia secara terbuka di situs dinastipolitik.id, dengan fitur interaktif seperti pencarian kandidat dinasti berdasarkan wilayah dan jaringan kekerabatan.

Menurut Yoes, politik dinasti kini telah menjadi fitur tetap lanskap politik Indonesia, bahkan merambah ke tingkat nasional. “Tahun 2024 mencatat sejarah, terjadi suksesi dinasti secara langsung di tingkat nasional. Ini belum pernah terjadi sebelumnya,” ujarnya sambil merujuk pada dinamika pemilihan presiden terbaru.

Beberapa temuan mengejutkan juga terungkap. Di Makassar, misalnya, dari 8 kandidat kepala dan wakil kepala daerah yang bertarung, tujuh di antaranya berasal dari dinasti politik. Hal ini menegaskan bahwa dinasti bukan lagi gejala lokal, melainkan fenomena sistemik. “Salah satu masalah terbesar adalah tidak adanya regulasi pembatasan dinasti. Dulu pernah diatur dalam UU Pilkada, tapi dibatalkan Mahkamah Konstitusi,” kata Yoes.

Partai politik juga dinilai turut memperkuat fenomena ini, “Kandidat dari dinasti biasanya sudah punya tiga modal utama, yaitu popularitas, elektabilitas, dan isi tas,” ungkapnya. Tak jarang, pemilih sendiri bersikap permisif, bahkan mendukung kandidat dinasti karena pesimisme terhadap munculnya pemimpin alternatif.

Lalu 40% wilayah dikuasai dinasti, tapi hanya 40% yang menang, dari 659 kandidat dinasti, hanya 263 yang berhasil menang. Namun menurutnya, angka kekalahan ini tak bisa dijadikan bukti bahwa sistem politik terbuka. “yang perlu dilihat adalah siapa yang diberi akses untuk maju sejak awal, banyak calon potensial tersingkir sebelum kontestasi dimulai,” tegasnya. 

Lebih jauh, ia menyoroti perlunya riset lanjutan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial. Seperti halnya, apakah dinasti politik mempercepat atau menghambat pembangunan? apakah mereka cenderung muncul di daerah miskin? dan bagaimana hubungan dinasti dengan tata kelola yang bersih?

Selanjutnya, Kurniawati Hastuti Dewi, Peneliti BRIN membahas aspek gender dalam politik dinasti. Ia memaparkan risetnya tentang catatan pemantik diskusi demokrasi dalam cengkeraman dinasti. Nia, sapaan akrabnya, mengajak peserta melihat sisi lain dari fenomena ini.

Dalam penelitiannya sejak era Pilkada berlangsung, ia menemukan bahwa semakin banyak perempuan kepala daerah yang berasal dari keluarga dinasti, terutama sebagai istri atau anak pejabat sebelumnya. “Ini bukan sekadar soal keterwakilan gender, tapi bagaimana sistem kekuasaan tetap berpusat pada jaringan keluarga,” jelasnya.

Menurutnya, ikatan keluarga memberi akses politik bagi perempuan yang tidak punya sumber daya ekonomi dan jaringan politik. Namun, ini menjadi pedang bermata dua. “Banyak yang mengira saya menormalisasi politik dinasti, padahal saya hanya ingin kita jujur terhadap realitas ini,” ujarnya.

Seminar ini menjadi wadah refleksi penting atas arah demokrasi Indonesia ke depan, baik dari sisi data empiris maupun pengalaman di lapangan. Forum menyepakati bahwa politik dinasti adalah tantangan nyata yang perlu dihadapi bersama. (Sur/ ed:And,jml)