IDEN

Detail Berita

Meningkatnya Impor Bawang Putih, BRIN Ungkap Indonesia di Ambang Krisis Produksi Lokal

Diterbitkan pada 23 Juli 2025

Jakarta - Humas BRIN. Ketergantungan Indonesia terhadap bawang putih impor semakin meningkat. Produksi dalam negeri terus mengalami penurunan, sementara inovasi-inovasi baru dalam pengembangan komoditas bawang putih masih belum signifikan. 

Hal ini menyebabkan produksi nasional belum mampu memenuhi kebutuhan domestik. Demikian disampaikan Kepala Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler BRIN, Umi K. Yaumidin, saat Webinar Agribisnis seri ke-3 “Dilema Bawang Putih: antara Impor dan Target Swasembada”, pada Selasa (22/7).

Selanjutnya Umi mengatakan, di sisi lain, tantangan dari luar negeri pun tidak kalah besar. Situasi geopolitik global yang tidak menentu telah berdampak pada kelancaran logistik perdagangan internasional, termasuk pasokan bawang putih. ‘’Saat ini, lebih dari 90% kebutuhan nasional bawang putih dipenuhi melalui impor, terutama dari Tiongkok. Diproyeksikan, pada tahun 2025 kebutuhan impor bisa mencapai sekitar 550.000 ton. Ini tentu menjadi catatan serius bagi kita semua, ” tegasnya.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya defisit produksi yang cukup signifikan. Maka dari itu, riset-riset bidang agribisnis dinilainya menjadi isu yang sangat penting untuk dikaji dan dicarikan solusi bersama.

“Kita perlu merumuskan strategi agar Indonesia mampu menekan ketergantungan impor dan menuju swasembada bawang putih,” ujar Umi.

Menurutnya, banyak tantangan yang dihadapi, mulai dari ketersediaan benih unggul, insentif yang perlu diperkuat bagi petani, permasalahan lahan, hingga persoalan pascapanen dan integrasi hulu-hilir yang masih lemah. 

Dengan pembahasan mendalam ini, Umi berharap hasilnya dapat memperkuat kebijakan dan arah pembangunan pertanian, khususnya dalam pengembangan komoditas bawang putih menuju swasembada.Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat BRIN, Agus Eko Nugroho menegaskan tentang tantangan yang luar biasa tersebut. Ditekankannya, perlunya kolaborasi dan sinergi antar lembaga, termasuk pusat-pusat riset menjadi kunci utama. 

“Kami siap untuk turut serta dan onboard dalam proses ini, untuk bersama-sama memahami dan mengurai persoalan, serta menyusun solusi terbaik demi kepentingan bangsa,” sebutnya. Maka, ia menyatakan keterbukaannya untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menindaklanjuti persoalan tersebut dengan lebih aplikatif dan konkret.

Pembahasan ini menghadirkan kolaborasi sumber informasi dari berbagai bidang. Yakni melibatkan  Kementerian Pertanian RI, pihak akademisi, serta dari pihak swasta. (Noor/ ed: And,trs)