Detail Berita

Jakarta - Humas BRIN. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Pusat Riset Masyarakat dan Budaya (PRMB) bersama Pusat Penelitian Data dan Informasi, Badan Narkotika Nasional (BNN) memberikan sosialisasi, tentang rencana pelaksanaan pengukuran prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia tahun 2025. Kegiatan berlangsung di BRIN Kawasan Sains Sarwono Prawirohardjo, Jakarta, Rabu (14/5).

Kepala PRMB BRIN, Aulia Hadi menyampaikan hasil survei tahun 2023, dengan angka prevalensi yang ditunjukkan yaitu 1,73 persen. Ini setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia usia 15-64 tahun, khususnya kalangan remaja, juga lebih banyak jika dilihat dari tipologi kewilayahan terjadi di ruang perkotaan. 

Dijelaskannya, pengukuran ini sendiri sebenarnya sudah diinisiasi oleh kedua lembaga pada 2018. Kemudian mulai berkonstruksi dengan baik pada 2021 dan dilanjutkan secara berkala setiap dua tahun, yaitu 2023 dan 2025.

Peneliti PRMB BRIN, Masyhuri Imron, menjabarkan prevalensi yang disampaikan Aulia dengan perincian di perkotaan (2,10 persen) dan pedesaan (1,20 persen). Sedangkan dari kategori jenis kelamin yaitu laki-laki (2,41 persen) dan perempuan (1,73 persen).

“Dari hasil survei, kawasan rawan narkoba di perkotaan adalah Kampung Kubur (Medan), Kampung Dalam (Pekanbaru), Sungai Musi (Palembang), Belakang Padang (Batam), Kampung Ambon dan Kebon Singkong (Jakarta), serta Kampung Beting (Pontianak),” urainya.

Hal tersebut menurut pandangannya lantaran letak geografis Indonesia memudahkan masuknya narkoba karena terdiri dari beribu pulau, garis pantai yang panjang, dan perbatasan dengan negara lain.

Selain itu, platform digital mempermudah distribusi narkoba pada hampir semua orang. Mereka bisa memesan secara daring. “Narkoba ini berdampak pada kerusakan mental, spiritual, fisik, keluarga, ekonomi, sosial, dan hukum,” tambah Masyhuri.

Penyalahgunaan narkoba juga dapat mengancam ketahanan nasional, menurunkan kualitas sumber daya manusia, dan menimbulkan beban sosial-ekonomi yang besar.

Terhadap itu, sambung dia, Pemerintah telah menempuh berbagai strategi. Antara lain Kepolisian RI dengan pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif. Lalu BNN melalui soft power, hard power, dan smart power.

Narkoba menjadi isu strategis nasional dalam Asta Cita ke-7 dan Program Prioritas ke-6 Presiden Prabowo dalam rangka mewujudkan visi, yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Untuk itu, ujar Masyhuri, masyarakat turut berperan. Medianya melalui organisasi keagamaan, pendidikan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan aturan adat seperti kelembagaan nagari (Sumbar), pararen (Bali), dan awig-awig (Lombok).

Namun menurutnya, upaya-upaya ini belum efektif sepenuhnya. Sehingga diperlukan survei berkala untuk memahami dinamika penyalahgunaan narkoba dan merumuskan kebijakan yang tepat. Tujuan umumnya untuk memetakan penyalahgunaan narkoba tingkat nasional.

Sedangkan tujuan khususnya untuk mengukur prevalensi penyalahgunaan narkoba tingkat nasional dan perbandingan dengan angka prevalensi sebelumnya, menganalisis pola penyalahgunaan narkoba, juga menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penyalahgunaan narkoba.

“Hasil penelitian ini akan dimanfaatkan oleh BNN dan diharapkan menjadi rujukan bagi instansi terkait dalam merumuskan kebijakan dan strategi penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia,” tegas Masyhuri.

Kepala Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN, Agustinus B. Pangaribua menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari program prioritas nasional yang sangat penting. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang akurat, terpercaya, dan berbasis ilmiah. 

“Data ini menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan nasional serta acuan dalam penyusunan program pencegahan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan rehabilitasi yang lebih tepat sasaran dan berdampak nyata,” jelasnya.

Agustinus berpendapat, keberhasilan kegiatan tersebut tergantung pada kolaborasi, sinergi, dan semangat kebersamaan seluruh pihak yang terlibat. “Harapan besar tentunya, penelitian valid ini demi menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya, dalam upaya melindungi generasi bangsa dari ancaman narkoba,” harapnya. (amn/ed:and, tnt)