
Jakarta - Humas BRIN. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyelenggarakan The Indonesian Science Technology Innovation Policy Lecture 2024 Series IV yang mengangkat tema Kontribusi Sektor Pengetahuan dan Lembaga Riset/Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Berbasis Sains dan Teknologi. Diskusi ini diadakan secara daring pada Selasa (17/12) dengan tujuan memperdalam pemahaman mengenai kontribusi riset dan inovasi dalam pembangunan Indonesia.
Diskusi ini menghadirkan panelis yang terdiri dari Yanuar Nugroho, Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara; Sulistyowati Irianto, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia; Vivi Yulaswati, Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas; serta Santoso, Direktur Eksekutif Article 33 Indonesia.
Salah satu topik utama yang dibahas adalah tantangan dalam mengukur dampak riset terhadap pembangunan nasional. Meskipun riset dan inovasi teknologi telah menjadi bagian integral dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pengukuran dampaknya tetap menjadi masalah besar. Contohnya adalah riset di bidang kedaulatan pangan yang sulit dijadikan indikator yang jelas dalam menilai dampaknya terhadap kebijakan atau kehidupan masyarakat.
Para panelis sepakat bahwa untuk mengukur dampak riset dengan akurat, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis data yang valid. Mereka juga menekankan bahwa dampak riset sering kali baru terlihat dalam jangka panjang, sehingga sulit untuk diukur secara langsung.
Vivi Yulaswati, Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas) yang hadir sebagai salah satu pembicara, menyampaikan bahwa riset seharusnya tidak dipandang sebagai aktivitas terpisah, tetapi sebagai suatu proses yang memiliki dampak langsung terhadap kebijakan dan kehidupan masyarakat.
"Kebijakan tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga industri yang menghadapi tantangan baru yang luar biasa. Oleh karena itu, riset perlu dipandang sebagai bagian dari proses berkelanjutan yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengambilan keputusan," ujarnya.
Salah satu solusi yang diusulkan dalam diskusi ini adalah membangun kolaborasi riset antara berbagai institusi, termasuk universitas dan sektor industri. Vivi mencontohkan kolaborasi yang sedang dijalankan bersama Yanuar Nugroho, Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara dalam pembentukan 54 SDG Center di berbagai universitas, yang masing-masing memiliki fokus riset yang berbeda sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Menurutnya, jika setiap institusi memiliki spesialisasi atau label yang jelas mengenai bidang risetnya, kolaborasi akan menjadi lebih mudah dan lebih terarah.
Terkait dengan pengukuran pembangunan, Vivi juga membahas tantangan dalam merumuskan indikator yang relevan dengan tujuan pembangunan. "Dalam RPJMN dan RPJP, terdapat 45 indikator utama, namun kita harus mampu mengurai dan merinci indikator-indikator tersebut agar dapat diukur secara lebih spesifik," kata Vivi. Salah satu contoh yang diberikan adalah masalah undernourishment dalam sektor pangan, yang menjadi indikator penting dalam pengukuran kedaulatan pangan.
Menurutnya, setiap sektor pembangunan, baik itu di tingkat nasional maupun daerah, perlu memiliki indikator yang jelas dan dapat diukur agar pembangunan dapat dicapai secara efektif. Proses ini, meskipun penuh tantangan, juga membuka peluang untuk meningkatkan kolaborasi antara sektor-sektor terkait, termasuk pemerintah daerah, sektor industri, dan lembaga riset.
Tantangan lain yang dihadapi dalam pengembangan riset adalah keterbatasan anggaran. Vivi menyatakan bahwa meskipun dana merupakan salah satu kendala utama dalam riset, penting bagi setiap lembaga untuk merencanakan dan mengelola dana secara efektif. Menurutnya, salah satu solusi adalah dengan mengklasterkan kegiatan riset yang serupa agar dapat dilakukan pembelajaran bersama dan mengurangi duplikasi. "Dengan membangun kekuatan pada satu bidang riset, kita dapat lebih mudah mengakses dana dan memaksimalkan hasil riset," tambahnya.
Dalam diskusi ini, para panelis juga menyoroti pentingnya mengintegrasikan riset dengan kebijakan pembangunan jangka panjang agar dapat memberikan dampak yang lebih besar pada kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi antar pemangku kepentingan, baik pemerintah, industri, maupun lembaga riset, menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berbasis riset dan inovasi.
Sebagai penutup, Vivi berharap agar ke depannya, riset dan inovasi di Indonesia dapat lebih terarah, terukur, dan berdampak langsung pada pembangunan. "Kolaborasi, transparansi dalam pengelolaan dana, serta pembangunan spesialisasi dalam riset akan menjadi kunci sukses untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan," ujar Vivi.(set/ed.pur)