
Jakarta-Humas BRIN. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara. Hal itu meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan. Selanjutnya, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
Pusat Riset Hukum (PRH) Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR IPSH) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah melakukan riset terkait pertambangan. Untuk mendiskusikannya, PRH menyelenggarakan Legal Research Discussion (LRD) Seri 18 dengan isu hukum mengenai: “Environmental and Societal Challenges in Indonesia: An Evaluation of Laws, Policies on Mining Governance”, Selasa (31/10).
Kepala PRH BRIN Laely Nurhidayah menyampaikan, isu yang didiskusikan merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan para periset PRH BRIN. Diskusi dilakukan untuk melihat bagaimana pertambangan setelah adanya Omnibus Law dan UU Minerba yang baru. Kemudian, penelitian seperti apa yang bisa diambil dari sisi lain tentang petambangan. Dia berharap, dengan diskusi ini dapat memberikan pencerahan mengenai pertambangan di Indonesia saat ini.
Periset PRH BRIN Agus Suntoro memaparkan mengenai Tantangan Lingkungan dan Kemasyarakatan di Indonesia: Evaluasi Terhadap Hukum, Kebijakan dan Tata Kelola Sumber Daya Alam. “Diskusi ini merupakan bagian pengayaan terkait dengan tulisan kami bersama tim di Kelompok Riset Hukum Lingkungan, SDA, dan Perubahan Iklim. Kami menyoroti beberapa aspek, salah satunya hukum pertambangan Indonesia dan tata kelolanya untuk publikasi internasional yang masih dalam proses,” paparnya.
Risetnya berdasarkan temuan sekaligus literature review terkait Kalimantan Timur yang menjadi objek riset, terutama terkait dengan Gerakan Nasional Penyelamatan SDA dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasilnya menunjukkan bahwa Kalimantan Timur adalah sebagai salah satu wilayah yang paling rendah angka-angkanya terkait dengan tata kelola.
”Ini juga menunjukkan bahwa hal yang cukup besar terkait dengan potensi kerugian negara, khususnya terkait dengan penambangan ilegal. Penanganan terhadap penegakan hukum juga masih memprihatinkan,” ujar Agus.
Salah satu wilayah yang didatanginya ialah Desa Sumber Sari Lestari, Kalimantan Timur. “Desa ini memang desa yang masih mempertahankan prinsip-prinsip lingkungan dan menolak pertambangan. Karena di wilayah hulunya dipergunakan untuk pertambangan ilegal yang mengancam sumber alam mereka. Mereka menggantungkan hidup dari pertanian, perikanan, dan agrobisnis. Bahkan beberapa tindakan ancaman kekerasan, dan sebagainya,” imbuhnya.
Kalimantan Timur secara statistik memang menjadi lokomotif dari pertumbuhan ekonomi yang menggantungkan pada sektor SDA, khususnya batubara, dan lain sebagainya. Sayangnya, masyarakat di sana merasa sulit bergerak, komplainnya susah, airnya susah, rawan longsor, dan lain-lain.
“Hal ini menunjukkan bahwa sebetulnya jarang sekali konsep implementasi atau penegakkan hukum terkait dengan lingkungan. Jadi ini menjadi catatan kita bahwa Kalimantan Timur menjadi salah satu wilayah yang menunjukkan indikator, terkait dengan kerusakan yang parah pada lingkungan ataupun pertambangan,” tambahnya.
Menurut Agus, kalau dilihat secara makro terkait dengan politik kebijakan menuju Indonesia Emas 2045 salah satunya adalah pertambangan. “Bagaimana meningkatkan pendapatan negara melalui pemanfaatan SDA (hilirisasi, nasionalisasi, dll). Perubahan dan pembentukan kebijakan melalui revisi perundang-undangan, pengaruh kebijakan internasional (SDGs), pemerintah pusat vs pemerintah daerah, dan fast-track legislation,” ujarnya.
Agus juga menjelaskan mengenai percepatan kerusakan lingkungan pasca penerapan Omnibus Law Cipta Kerja. Baginya, perubahan mendasar mengenai penerapan peraturan tersebut meliputi sentralisasi kewenangan, perubahan izin lingkungan, dan pembatasan akses keadilan.
“Beberapa catatan yang kami temukan mengenai UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara ialah kurangnya partisipasi dan sentralisasi kekuasaan. Ancaman kriminalisasi, reklamasi, dan rehabilitasi lahan tambang,” tegasnya.
Untuk rekomendasi di masa depan Agus mengungkapkan, UU Cipta Kerja dan UU Minerba memiliki prinsip yang sama yakni sentralisme kekuasaan pada pemerintah pusat. Perlu perubahan dalam kerangka evaluasi karena kedua regulasi mengarah pada kemudahan investasi semata dan perubahan kebijakan lingkungan yang lebih baik.
“Regulasi perlu mendorong pada penguatan kapasitas masyarakat di sekitar lokasi pertambangan untuk mencari keadilan, terutama ketika mereka menanggung dampak buruk dari usaha pertambangan. Peraturan harus diperkaya dengan mekanisme rinci yang memfasilitasi keterlibatan masyarakat lokal secara substansial dan berdampak, khususnya dalam proses pengambilan keputusan. Terakhir, ialah penguatan dalam penegakan hukum pertambangan,” urainya.
Pengelolaan SDA
Paparan Bisman Bhaktiar selaku Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), membahas mengenai Catatan Atas Kebijakan dan Regulasi Tata Kelola Pertambangan. Menurutnya, salah satu masalah besar di Indonesia adalah tata kelola pertambangan, dan diharapkankan masyarakat bisa mengkritisi kebijakan-kebijakan tentang pertambangan ini.
”Setiap aspek kehidupan kita tidak lepas dari hasil-hasil pertambangan. Energi, listrik, alat elektronik dan lainnya merupakan hasil pertambangan. Artinya tambang sangat penting bagi kehidupan,” terang Bisman.
Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan SDA pertambangan mineral dan batubara (minerba) yang cukup melimpah, dan memiliki peran yang sangat strategis serta penting bagi pembangunan di Indonesia.
“Artinya Indonesia ini kaya tetapi masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan mendapatkan bonus kerusakan alam yang luar biasa. Oleh karena itu, kita tunggu action dari teman-teman periset BRIN dalam mendukung tata kelola pertambangan,” jelasnya.
Bisman menunjukkan data daerah-daerah miskin di Indonesia yang dikutipnya dari media. Beberapa di antaranya merupakan daerah penghasil tambang yang cukup melimpah seperti Papua, Sulawesi Tengah, dan lainnya. "Lalu kenapa daerah-daerah yang memiliki SDA yang besar termasuk daerah miskin? Ini terjadi karena salah kelola,” bahasnya.
Beberapa masalah SDA yang terjadi adalah pasal 33 UUD 1945 tentang pertambangan dalam konstitusi yang tidak dijalankan, oligarki, dan penegakan hukum. “Pengelolaan SDA sangat terkait dengan hukum, bahwa hukum yang bisa menjamin SDA tidak menjadi sumber kerusakan tetapi sebaliknya. Akan dapat menjadi modal untuk mencapai kesejahteraan dan peningkatan perekonomian,” bahasnya.
Lebih lanjut, Bisman menjelaskan singkat terkait kegiatan usaha pertambangan, jenis-jenis bahan tambang, tata kelola pertambangan di Indonesia, pengaturan pertambangan di Indonesia. Kemudian, struktur UU Minerba dan UU Cipta Kerja Sub Kluster Pertambangan Minerba, serta dasar evaluasi atas implementasi asas pertambangan.
Bisman juga mengatakan beberapa permasalahan pertambangan minerba terkait perizinan. Pemerintah yang mencabut ribuan izin pertambangan pada awal 2022, dan pertambangan tanpa izin.
“Tata kelola pertambangan mutlak harus dilandasi hukum dan keadilan untuk mensejahterakan rakyat dan lingkungan tetap lestari. Sebenarnya problem utama kita sekarang ada di hukum dan keadilan. Tanpa keduanya maka tata kelola pertambangan carut marut. Dengan demikian impian untuk mensejahterakan masyarakat sampai saat ini tidak tercapai, bahkan bonusnya adalah lingkungan yang rusak,” ungkap Bisman.
Oleh karena itu, ujarnya, masyarakat dapat mendukung regulasi, dan policy tata kelola pertambangan yang baik. “Kita harus mendorong tata kelola pertambangan tersebut yang dilandasi oleh hukum dan keadilan. Kami berharap teman-teman periset BRIN untuk sama-sama semangat menyelesaikan masalah ini. Kalau urusan tambang ini selesai, maka sebagian urusan rakyat Indonesia selesai, sejahtera, dan uangnya banyak,” tutup Bisman. (rps/ed. ns)