
Jakarta - Humas BRIN. Kemajuan perkembangan iptek dan inovasi dalam berbagai bidang pada saat ini tidak terlepas dari peran penting teknologi digital. Menyadari pentingnya peran teknologi digital dalam pengembangan ekonomi Indonesia, Pusat Riset Ekonomi Industri, Jasa, dan Perdagangan (PR EIJP), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyelenggarakan Simposium Mini (SIMPONI) ke-4 dengan tema: “Digitalisasi: Perkembangan, Kebijakan, dan Penerapannya di Sektor Bisnis” pada Kamis, (05/10) secara daring.
Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat (OR TKPEKM) BRIN, Agus Eko Nugroho mengatakan bahwa kegiatan diskusi ini merupakan bagian dari upaya kita para periset ekonomi untuk terus mengasah dan mempertajam kemampuan analisis kita dalam mengikuti tren pembangunan ekonomi ke depan.
"Pertanyaan mendasar yang sering kita lupakan adalah apakah ekonomi kita sedang menuju track mencapai Indonesia Emas 2045? Kalau kita lihat dari pertumbuhannya lama-kelamaan bukannya meningkat atau melejit, trennya ada tendensi menurun," katanya.
Dalam paparannya berjudul ‘Tantangan Perekonomian Mencapai Indonesia Emas 2045’, ia menampilkan data rata-rata pertumbuhan PDB nasional, di mana pada rentang 2015-2022 sebesar 4%. Rata-rata Total Factor Productivity (TFP) Indonesia juga dinilai masih rendah dibandingkan Korea Selatan dan Tiongkok. Hal tersebut menurutnya dapat membuat stagnasi pertumbuhan jangka panjang, penurunan daya saing dan rendahnya inklusivitas perekonomian, problema ketimpangan ekonomi, dan kerentanan sosial-ekonomi dan kebencanaan.
"Problematika pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) kita adalah rendahnya kemampuan teknologi dan inovasi, sehingga mengakibatkan rendahnya daya saing produk, yang berakibat rendahnya akses pasar, bahkan rendahnya akses untuk mendapatkan modal, hingga menimbulkan rendahnya kewirausahaan," ujarnya.
Direktur Ekonomi Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika, I Nyoman Adhiarna menjelaskan mengenai proyeksi ekosistem ekonomi digital di Indonesia pada 2030. Disampaikannya pertumbuhan penetrasi internet yang pesat menjadi pendorong transformasi digital di Indonesia.
"Pada tahun 2022, nilai transaksi e-commerce diproyeksikan mencapai Rp 526 Triliun. Digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sektor logistik dan industri, sehingga biaya produksi dapat turun 23%," ucapnya.
Ia juga menyampaikan saat ini jumlah UMKM yang scale up dari sisi adopsi teknologi digital secara kumulatif terdapat 18.000 UMKM di tahun 2023 dengan target 33.000 UMKM di tahun 2024. Terkait ekonomi digital, ada 2 hal lainnya yang harus berjalan beriringan yaitu membangun pemerintahan digital yang terbuka untuk peningkatan layanan publik dan memberdayakan masyarakat untuk pengembangan dunia digital.
"Berbagai adopsi teknologi digital dapat bekerja sama dengan BRIN dan juga startup digital, seperti adopsi teknologi digital sektor pertanian atau smart farming, pemanfaatan teknologi digital pada rantai nilai perikanan, dan sebagainya," sebutnya.
Dewan Komisaris PT. Telkom Indonesia, Marcelino Pandin memberikan paparannya dari kacamata dunia bisnis. Baginya, perkembangan pasca pandemi telah meningkatkan pengguna teknologi digital terutama pada sektor logistik, telemedis, perbankan, dan commerce. Namun perkembangan tersebut bukannya tanpa tantangan.
Dijelaskannya, karena kondisi makroekonomi yang tidak stabil, tidak mudah untuk mengembangkan bisnis digital saat ini. Kondisi makro ekonomi yang dimaksud adalah tensi geopolitik, inflasi, dan kenaikan bunga The Fed, dan pandemi.
"Kondisi tersebut telah berdampak pada startup dan industri teknologi di antaranya terdapat koreksi valuasi pasar akan suatu perusahaan tidak lagi sebesar sebelumnya. Saat ini telah banyak diaplikasikan efisiensi pada berbagai hal, misal dahulu butuh banyak programmer menjalankan suatu sistem, saat ini dengan bantuan teknologi dapat diefisiensikan," rincinya.
Indonesia merupakan pasar terbesar untuk ekonomi digital, namun masih memiliki gap dalam memaksimalkannya. "Untuk menciptakan kondisi digitalisasi yang baik, dibutuhkan akses konektivitas di mana infrastruktur berperan penting dalam hal ini, di samping itu kriteria lainnya adalah konten yang baik, teknologi, talenta, keamanan, regulasi, dan data," jelasnya.
Mengenai sosial commerce yang saat ini sedang ramai dibicarakan, ia berpendapat bahwa pada akhirnya berbagai platform sosial media dan e-commerce akan bertransformasi menjadi social commerce.
"Untuk itu ada berbagai strategi pendekatan yang berbeda di beberapa negara dalam meregulasinya, mulai dari mengatur kompetisi, proteksi konsumen, dan insentif. Perlu dilakukan riset yang mendalam pendekatan regulasi seperti apa yang perlu diterapkan di Indonesia," pungkasnya.
Pada kesempatan tersebut, Peneliti Ahli Utama PR EIJP BRIN, Eman Aminullah memaparkan mengenai ekosistem UMKM digital untuk ekonomi digital yang inklusif. Ia menyebutkan, meskipun UMKM konvensional telah beradaptasi ke digital, harga produk UMKM masih kalah bersaing dengan produk impor, social commerce, e-commerce, dan belum memenuhi standar pasar ekspor.
Sedangkan Peneliti Ahli Utama PR EIJP BRIN lainnya, Wati Hermawati memaparkan materi terkait digitalisasi di UMKM. Diucapkannya, UMKM merupakan pemain penting dalam memajukan perekonomian negara dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB sampai sebelum pandemi tahun 2019. (RBA/ed : aps)