
Jakarta - Humas BRIN. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko percaya jika inovasi pendidikan perlu dipimpin oleh perempuan. Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara Seminar Nasional "Inovasi Kepemimpinan Perempuan di Sektor Pendidikan di Daerah" di Auditorium Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Selasa (8/8).
Handoko menyebutkan bahwa perempuan memiliki peranan besar dalam memberikan pendidikan kepada anak. "Perempuan memiliki peranan dalam pengelolaan rumah tangga dan pendidikan anak di rumah, sehingga pengaruh ibu sangat besar dalam memberikan inovasi pendidikan," katanya.
Atas dasar itu, Handoko pun selalu memberikan ruang bagi perempuan saat dirinya memimpin sebuah lembaga. Pada 2012, dia menjadi salah satu yang pertama kali membuat ruang laktasi di kantornya, di Bandung. Hal itu untuk mendorong pemberian ASI eksklusif kepada bayi. Kebijakan itu pun berlanjut di kantor BRIN, saat ini di setiap lantai memiliki ruang laktasi.
"Di lantai 4 kami juga menyediakan day care. Kami anggap ini penting, karena aktifitas riset dan inovasi ini membutuhkan pikiran yang fresh. Sehingga kalau masih berpikir putra-putrinya tentu tidak akan bekerja optimal," katanya.
Tak hanya itu, Handoko menyebutkan bahwa BRIN saat ini mengimplementasikan Work From Anywhere (WFA) berbasis Co-Working Space (CWS) dengan jam kerja fleksible. Kebijakan yang sudah diterapkan sejak 2021 itu, disebutkan memberikan dampak pada quality of life para pegawai menjadi lebih baik. "Hal seperti ini kami terapkan agar bisa mengurangi bias gender dalam aktifitas kami," ucapnya.
Menteri Pemberdayaan Perempun dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan pihaknya mendukung eksistensi perempuan dan mengintegrasikan gender ke dalam pembangunan, bukan hanya sebagai objek pembangunan. Oleh karenanya, perlu adanya pengarusutaman gender dalam kepemimpinan perempuan yang visioner dan inovatif.
"Kepemimpinan perempuan menjadi poin penting untuk didoronh diberi ruang untuk melakukan perubahan dan perbaikan mulai di tingkat keluarga hingga pemerintahan. Perempuan harus memiliki akses dan ikut serta dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan. Saat sama peluang itu maka akan muncul kebijakan yang representatif dan inklusif. Ini harus didukung semua pihak," jelasnya.
Berdasarkan hasil survey indeks inovasi daerah dari 24 daerah yang dipimpin oleh perempuan, lima daerah berpredikat sangat inovatif, 17 daerah berperingkat inovatif, dan 2 kurang inovatif. Begitu pula, jumlah perempuan yang menjadi kepala desa saat ini ada sekitar 3886, atau baru 5 persen dari jumlah kepala desa di Indonesia.
"Maka dari itu, kami di Kementerian PPPA mengembangkan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan perempuan dan juga model desa ramah perempuan dan anak. Hal itu bertujuan untuk mendorong partisipasi perempuan di akar rumput," sebutnya.
Country Head Tanoto Foundation Indonesia, Inge Sanitasia Kusuma menjelaskan bahwa pada 1981 Tanoto Foundation didirikan untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kualitas SDM dalam mencapai SDGs. Tanoto Foundation bersama BRIN bekerjasama dalam melakukan riset kepemimpinan perempuan dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan.
Tak hanya itu, pihaknya juga melakukan riset gender dan birokrasi untuk meningkatkan SDM aparatur pemerintahan. "Kami percaya kepemimpinan perempuan Meningkatkan akases dan mutu pendidikan. Kesetaraan gender memberikan dampak positif dalam mengambil keputusan," pungkasnya. (jml)