Detail Berita

Lampung- Humas BRIN. Indonesia merupakan negara maritim yang memanfaatkan wilayah lautnya dalam konteks pelayaran secara umum. Hampir 70 persen wilayah Indonesia merupakan perairan, dan hanya 30 persen yang berupa daratan. Kondisi ini yang membuat Indonesia memiliki sumber daya laut yang cukup melimpah. Hal inilah yang menjadi dasar besarnya ekpor Indonesia di bidang perikanan.

Berkenaan dengan itu, Pusat Riset Kesejahteraan Sosial Desa dan Konektivitas (PRKSDK) mengadakan acara De Talks edisi ke 22 secara online pada Selasa (17/01). Acara tersebut bertemakan 'Lingkungan dan Perubahan Sosial: Inisiatif Perikanan Berkelanjutan di Lampung. Narasumber pada acara tersebut adalah Onesya Damayanti Senior Specialist, Environmental Defense Fund Indonesia (sebuah organisasi non profit berskala internasional yang didirikan pada tahun 1967 di Kota New York Amerika Serikat).

Dalam sambutannya Ali Humaedi selaku kepala PRKSDK menyampaikan bahwa salah satu visi besar PRKSDK yaitu melakukan afirmasi kesejahteraan sosial di tingkat desa. "Saya berharap kedepannya PRKSDK dapat menjalin kerja sama yang lebih baik lagi dengan EDF in Indonesia” imbuhnya.

Onesya Damayanti dalam paparannya menyampaikan bahwa visi EDF sendiri adalah mendorong perikanan berkelanjutan baik dari segi kebijakan sains maupun kebermanfaatan bagi masyarakat. Hal tersebut merupakan kunci penting untuk perubahan sosial di masyarakat. Saat ini wilayah kerja EDF meliputi Lampung, Jawa Barat, dan Kaimana lanjutnya. “sehingga tujuan akhirnya adalah pengelolaan perikanan berkelanjutan yang memiliki kebermanfaatan bagi masyarakat” lanjutnya.

Perikanan merupakan penyumbang ekspor terbesar di Indonesia, khususnya pada jenis rajungan. Lampung merupakan penghasil rajungan terbesar ke tiga di Indonesia dengan besaran persentase 12% (data tahun 2020). Adapun berdasarkan data tahun 2021 rajungan menduduki posisi ke dua untuk ekspor perikanan di Lampung. Bahkan dalam kondisi Covid 19 pun jumlah ekspor rajungan terus meningkat, tambah Onesya. 

Namun sayang sampai saat ini rajungan belum dapat dibudidayakan. Ketersediannya yang semakin menipis dan permintaan pasar semakin meningkat sehingga nilai harga untuk komoditi ekspor pun sanggat tinggi. Onesya merekomendasikan agar jumlah ketersedian rajungan dialam tetap seimbang maka pemerintah harus segera menentukan lokasi konservasi, membatasi jumlah kapal tangkap dan alat tangkap serta menindak tegas pengunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti pukat trawl, dogol dan lainya. (flv/ ed: dn)