
Jakarta - Humas BRIN, Salah satu anggota Komite Nasional MOST UNESCO Indonesia, Santoso mengatakan, saat ini kepedulian pemerintah terhadap penyandang disabilitas dapat terwujud melalui beberapa program peningkatan fungsi sosial penyandang disabilitas. Hal ini dikatakan Santoso pada Konferensi Nasional yang digelar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Komite Nasional MOST UNESCO dengan tema “Penguatan Ekosistem Riset untuk Kebijakan Inklusif Guna Peningkatan Pemenuhan Hak Dan Peran Penyandang Disabilitas Dalam Pembangunan”, Rabu (29/06).
Program tersebut merupakan wujud upaya pemerintah agar penyandang disabilitas mendapatkan rasa percaya diri dan nyaman dengan dirinya sendiri. Harapannya, fungsi sosial mereka akan sama seperti layaknya individu yang bukan disabilitas.
Menurutnya, urgensi pemenuhan hak penyandang disabilitas saat ini perlu dioptimalkan dengan mengacu pada kewajiban pemenuhan hak penyandang disabilitas, sebagaimana tertuang pada UU No. 8 Tahun 2016. "Kondisi hak penyandang disabilitas yang belum terpenuhi karena berbagai hal, khususnya pada pelayanan Kesehatan dan Pandemi COVID-19 yang membuat posisi penyandang disabilitas menjadi kelompok paling rentan," kata Santoso,
"Saat ini Penyandang disabilitas di Indonesia mayoritas adalah disabilitas penglihatan dan Mayoritas penyandang disabilitas berada pada umur tidak produktif dan perempuan," tambahnya.
Adapun upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menangani permasalahan penyandang disabilitas yaitu rehabilitasi sosial, pemberdayaan, jaminan dan perlindungan sosial. Upaya rehabilitasi sosial dilakukan dalam bentuk motivasi dan diagnosa psikososial, perawatan dan pengasuhan, bimbingan mental spiritual, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut dan/atau rujukan, dan kepedulian pemenuhan hak penyandang disabilitas khususnya dibidang Kesehatan.
Santoso menegaskan, terdapat permasalahan disparitas akses pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Keberadaan penyandang disabilitas berhubungan negatif dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga dan daerah. Akses yang lebih tinggi pada pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan bagi penyandang disabilitas dapat meningkatkan kesejahteraannya, baik pada tingkat Rumah Tangga, daerah, hingga daerah sekitar (local dan global).
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pembayun Setyaningtyastutie menyampaikan, Kebijakan Daerah Pelayanan Kesehatan yang Inklusif Untuk Penyandang Disabilitas, Yogyakarta. Pambajun optimis, Yogyakarta akan peradaban baru yakni memanusiakan manusia.
“Memanusiakan Manusia, dengan memberi pengkayaan religiusitas, spiritualitas, & kesadaran terhadap lingkungan merupakan manusia utama”, ujar Pembayun,
Menurut Pambajun, berdasarkan Perda DIY No 4 tahun 2012 tentang Perlindungan & Pemenuhan Hak-hak Penyandang DIsabilitas menitik beratkan pada strategi Pemberdayaan fakir miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial, Pelayanan & rehabilitasi kesejahteraan sosial, Pembinaan anak terlantar, penyandang cacat, panti asuhan atau jompo dan eks penyakit sosial, dan Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.
Pembajun menambahkan, gagasan pengembangan berangkat dari permasalahan besarnya jumlah penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan namun aksesibilitas dalam pelayanan masih banyak menemui kendala baik dari sisi penyandang maupun dari pemerintah. Terdapat dua hal utama yang menjadi perhatian yaitu bagaimana meningkatkan akses pelayanan dan bagaimana meningkatkan kualitas layanan di saat bersama.
DIY dengan program Jamkesus, lanjut Pambajun, pada awalnya mengalami stagnasi karena berbagai hambatan tersebut. Akselerasi program dimulai tahun 2014-2015 dengan berbagai perubahan besar dalam sistem yang akhirnya telah memberikan lonjakan akses yang cukup baik namun belum diiringi dengan perbaikan kualitas dan jaminan sustainabilitas.
Selain itu misi utama yang hendak dicapai adalah bagaimana mewujudkan pelayanan kepada penyandang disabilitas yang cepat, mudah, dekat dan berkualitas. Menjawab misi tersebut strategi yang digagas adalah memperkuat regulasi dan penganggaran dalam jaminan kesehatan bagi difabel yang memadai, sistem pemutakhiran data yang valid lengkap dan update yang dilaksanakan secara berkelanjutan, pemetaan kebutuhan yang valid dan terus menerus, jaringan layanan dan sumberdaya yang lengkap luas dan sesuai, Pelayanan kesehatan komprehensif yang menjangkau dari aspek preventif hingga rehabilitatif, serta layanan pendukung berupa penyediaan alat bantu dan reparasi alat bantu yang berkualitas, lengkap dan terjangkau. (cj/ed:pur)