SIARAN PERS
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
Nomor: 023/SP/HM/BKKP/II/2021

Bogor – Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/BRIN) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) saat ini masih dalam upaya penataan anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Kemenristek/BRIN masih relatif sangat kecil guna melaksanakan kegiatan Litbangjirap yang diamanahkan kepada Kemenristek/BRIN. Saat ini, Kemenristek/BRIN sedang mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam melakukan Litbangjirap.

“Kemenristek/BRIN sebagai kementerian bentukan baru masih dalam upaya menata ulang organisasi, penganggaran, peralatan, dan personalia. Oleh karena itu kami memerlukan dukungan dari semua pihak agar apa yang kami lakukan sesuai dengan peraturan perundangan, efektif, efisien, dan mencapai tujuan secara optimal. Saat ini kami sedang mengupayakan penambahan anggaran melalui berbagai sumber yang relevan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti sumber dari Dana Abadi Pendidikan dan Sumber dari Dana Abadi Penelitian,” jelas Menteri Bambang saat hadir melalui Video Conference pada Pembukaan Rapat Kerja Pengawasan Tahun 2021 lingkup Inspektorat Utama Kemenristek/BRIN dengan Tema “Soliditas Organisasi Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pengawasan Tahun 2021“ yang dilaksanakan di Hotel Royal Tulip Gunung Geulis, Bogor (24/2).

Selanjutnya Menteri Bambang meminta Inspektorat Utama Kemenristek/BRIN sebagai bagian integral yang memiliki fungsi sangat penting dalam mengawal kebijakan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan litbangjirap yang merupakan amanah utama Kemenristek/BRIN. Beliau juga meminta agar Inspektorat dapat melakukan peran sebagai lini ketiga dalam manajemen risiko dengan baik, sehingga risiko-risiko kecurangan (fraud) tidak terjadi atau dapat dikurangi baik frekuensi maupun dampaknya, dan memastikan bahwa manajemen risiko dalam pengelolaan kegiatan Kemenristek/BRIN terlaksana dengan baik.
Menteri Bambang berharap pelaksanaan Rapat Kerja Pengawasan Tahun 2021 lingkup Inspektorat Utama Kemenristek/BRIN dapat menjadi sarana yang sangat baik untuk berkomunikasi dan berkoordinasi diantara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) guna meningkatkan pengawasan intern dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan kegiatan dan keuangan di lingkungan Kemenristek/BRIN.

“Amanah yang kita emban bersama memerlukan kerja sama yang baik, dengan saling dukung dan saling melengkapi. Untuk itu rapatkan barisan, komunikasi yang baik, saling pengertian akan sangat menentukan keberhasilan kita melaksanakan amanah ini. Melalui kegiatan ini juga saya inginkan agar tercipta harmonisasi pengawasan antara APIP yang terkait dengan Litbangjirap, peningkatan kapabilitas pengawasan yang dapat mengawal peningkatan kapabilitas iptek, budaya riset, dan penciptaan inovasi,” tutup Menteri Bambang.

Plt. Inspektur Utama Kemenristek/BRIN Yusrial Bachtiar dalam laporannya menyatakan Rapat Kerja Pengawasan Tahun 2021 ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan koordinasi, kolaborasi dan sinergi yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan pengawasan tahun 2021 antara Inspektorat Utama Kemenristek/BRIN dengan para mitra kerja dan LPNK dibawah koordinasi Kemenristek/BRIN. Rapat Kerja Pengawasan Tahun 2021 dilaksanakan di Hotel Royal Tulip Gunung Geulis Bogor dan berlangsung selama 3 hari dimulai dari tanggal 23-25 Februari 2021, dengan meliputi beberapa sesi panel serta dilaksanakan juga Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2021 dan Pakta Integritas.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir pada pembukaan Rapat Kerja Pengawasan Tahun 2021 Sekretaris Kemenristek/ Sekretaris Utama BRIN, Mego Pinandito; Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kemenristek/ Plt. Deputi Riset dan Pengembangan, Ismunandar; Staf Ahli Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kemenristek, Erry Ricardo Nurzal. Serta turut hadir sebagai narasumber Kepala Sub-Auditorat III.C.2 BPK, Ketut Arya memberikan paparan tentang Kebijakan BPK dalam Pemeriksaan Litbangjirap; Perwakilan dari Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK, memberikan paparan tentang Potensi Resiko Kerugian Keuangan Negara dalam Kegiatan Kegiatan Litbangjirap; Serta Inspektur IV Itjen Kemendikbud, Masrul Latif yang memberikan paparan tentang Kebijakan Pengawasan Internal litbangjirap di Kemendikbud.

Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik
dan
Inspektorat Utama
Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional