SIARAN PERS
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
No : 163/SP/HM/BKPUK/X/2021

Kebijakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (iptekin) dapat menjadi salah satu prioritas utama oleh para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam menentukan arah kebijakan nasional di Indonesia. Kegiatan ini menjadi hal yang penting agar isu-isu Iptekin dapat menjadi pertimbangan utama dalam proses pembuatan kebijakan publik di Indonesia. Untuk memahami apa itu kebijakan iptekin dan bagaimana proses implementasinya di berbagai negara, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Direktorat Perumusan Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi (PKRTI) berkolaborasi dengan Knowledge Sector Initiative (KSI) dan Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) menyelenggarakan The Indonesian Science-Technology-Innovation (STI) Policy Lecture Series I – 6, dimulai 12 Oktober – 21 Desember 2021 disiarkan live streaming : http://bit.ly/YoutubeCIPG

Jakarta, 13 Oktober 2021 – Plt. Direktur Perumusan Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi (PKRTI) BRIN, Dudi Hidayat, mengatakan bahwa, isu kebijakan iptekin di Indonesia masih belum menjadi diskursus publik utama baik di kalangan pembuat kebijakan di level pusat dan daerah, industri, akademisi, dan masyarakat. “Kebijakan iptekin di Indonesia masih dirasa kurang menjadi prioritas jika dibandingkan oleh negara-negara maju,” tutur Dudi.

“Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan mengapa pembangunan ekonomi berbasis iptekin di Indonesia masih kurang menemukan gaungnya,” lanjutnya. Dudi menegaskan, perlunya intervensi pemerintah dalam mendorong aktivitas-aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) di Indonesia agar akselerasi pembangunan dapat terjalin.

Peneliti Direktorat PKRTI-BRIN, Anugerah Yuka Asmara, mengatakan bahwa Iptekin menjadi salah satu elemen kunci dalam mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy) pada banyak negara maju. Sejak tahun 1990an, banyak negara berkembang telah berupaya mengejar ketertinggalan pembangunan ekonominya melalui pendekatan Iptekin. “Beberapa dari mereka kemudian berhasil melepas status negara berkembang menjadi negara maju yang disebut sebagai negara industri baru,” jelas Yuka.

Sehingga, dengan cara meniru, mereplikasi, mengadaptasi, mengabsorbsi kebijakan Iptekin ini menjadi salah satu bentuk best practices yang dilakukan oleh negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia. “Namun demikian, seringkali implementasi kebijakan tersebut berjalan tidak sesuai dengan rencana atau tidak mencapai tujuan,” tegas Yuka. Untuk itu, kebijakan iptekin di Indonesia perlu mendapat perhatian lebih dari berbagai kalangan yang antara lain akademisi, pemerintah, industri, maupun masyarakat.

Sehingga melalui acara the Indonesian STI Policy Lecture 1-6 dapat mengkomunikasikan dan mendiseminasikan informasi dan pengetahuan terkait kebijakan iptekin kepada seluruh masyarakat di Indonesia, agar tujuan dari kebijakan iptekin dapat diterima oleh publik secara luas di Indonesia.

Sebagai informasi, acara the Indonesian STI Policy Lecture terdiri dari enam seri kegiatan yang dimulai dari tanggal 12 Oktober hingga 21 Desember 2021, yaitu:

  1. Seri I: Kebijakan Publik: Teori dan Praktek (Selasa, 12 Oktober 2021/08.30-12.00 WIB) yang disampaikan oleh Dr. Riant Nugroho (Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia) dan Prof. Dr. Amy Yayuk Sri Rahayu (Profesor di Departemen Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik – Fakultas Ilmu Administrasi – Universitas Indonesia).
  2. Seri II: Konsep Kebijakan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (Iptekin)
    (Selasa, 26 Oktober 2021/09.00-12.00 WIB) oleh Prof. Dr. Ki-Seok Kwon (Professor at the Department of Public Policy – Hanbat National University – South Korea) dan Fadillah Putra, PhD (Dosen tetap Departemen Ilmu Administrasi Publik – Fakultas Ilmu Administrasi – Universitas Brawijaya)
  3. Seri III: Perumusan Kebijakan Berbasis Bukti (Selasa, 9 November 2021/09.00-12.00 WIB) oleh Fajri Nursyamsi, MH (Direktur Advokasi dan Jaringan – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia) dan Dr. Totok Hari Wibowo (Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia)
  4. Seri IV: Praktek Kebijakan Iptekin di Malaysia dan Indonesia (Selasa, 23 November 2021/09.00-12.00 WIB) oleh Prof. Dr. Erman Aminullah (Profesor Bidang Kebijakan Iptekin di Badan Riset & Inovasi Nasional) dan Prof. Dr. Noor Ashikin (Professor at the Perdana Centre of Science, Technology and Innovation Policy – Universiti Teknologi Malaysia)
  5. Seri V: Praktek Inovasi Industri di Amerika Serikat dan Indonesia (Selasa, 7 Desember 2021/09.00-12.00 WIB) oleh Prof. Dr. George Anwar (Professor at the Mechanical Engineering – University of California – Berkeley, USA) dan Trina Fizzanty, PhD (Peneliti Senior Bidang Manajemen Litbang di Badan Riset & Inovasi Nasional)
  6. Seri VI: Ekosistem Inovasi di Inggris dan Indonesia (Selasa, 21 Desember 2021/13.00-16.30 WIB) oleh Dr. Surya Mahdi, FHEA (Lecturer at the School of Business and Economics – Loughborough University, UK) dan Yanuar Nugroho, Ph.D (Penasihat Senior di Centre for Innovation Policy and Governance, Indonesia)

Keterangan lebih lanjut:
Anugerah Yuka Asmara (Peneliti Direktorat PKRTI,BRIN, HP: 0857 4685 0800)
Minta Rachmawati (Humas BRIN, HP:081281297622)

Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan
Badan Riset dan Inovasi Nasional