Jakarta – Humas BRIN. Pembangunan berkelanjutan atau sering disebut dengan Sustainable Development Goals (SDGs) telah menjadi komitmen global termasuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Untuk itulah, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) berkolaborasi guna mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Topik ini menjadi bahasan serius pada Webinar Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah Seri II yang diselenggarakan oleh Direktorat Diseminasi Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah, Rabu (22/06). Webinar kali ini mengusung tema Peran BRIDA dalam mendukung pembangunan daerah berkelanjutan.

Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Yopi mengatakan, BRIN sebagai lembaga riset yang mengkoordinasikan kegiatan riset yang dilakukan BRIDA, mendukung upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan. “Kami mendukung upaya pemerintah dalam membuat perencanaan pembangunan daerh yang bekelanjutan, di mana dalam menyusun perencanaannya didasarkan pada science base policy,” ujar Yopi.

Yopi menambahkan, pihaknya bertekad akan selalu mendampingi BRIDA dalam membuat perencanaan dan implementasi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta pada webinar kali ini dijadikan sebagai best practice untuk daerah lainnya dalam upayanya mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Provinsi DI Yogyakarta dijadikan sebagai best practice dikarenakan telah mempunyai data yang cukup lengkap terkait upaya menuju tujuan pembangunan daerah berkelanjutan. Hasil pembahasan pada webinar ini nantinya dapat dijadikan sebagai contoh oleh daerah lain di Indonesia dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ucap Yopi.

Sebagai daerah yang dijadikan best practice dalam perencanaan pembangunan daerah berkelanjutan pada webinar kali ini, Kepala Bappeda, DI Yogyakarta, Beny Suharsono menjelaskan proses penyusunan perencanaan pembangunan berkelanjutan didesain dengan melibatkan 5 K.

“Lima K itu adalah Kasultanan atau kadipaten, Kaprajan atau birokrasi, Kampus atau para akademisi dari perguruan tinggi, Kampung atau daerah sampai pada level kelurahan, dan K yang kelima adalah Komunitas,” kata Beny.

Menurut Beny, pelibatan aktor di luar pemerintahan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ini menunjukkan bahwa semua unsur di DI Yogyakarta ini terlibat. Aktor di luar pemerintahan yang dimaksud adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Universitas, Perusahaan, dan Komunitas.

Kendati dalam pelaksanaannya masih didapati target yang belum dicapai, Beny menjelaskan secara umum pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan di DI Yogyakarta berjalan dengan baik. Pandemi covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Pelaksanaan kegiatan kelitbangan sangat diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat mendukung perencanaan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di DI Yogyakarta,” tambah Beny.

Plt. Direktur Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah, Wihatmoko Waskitoaji mengatakan, dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah yang menjadi salah satu bagian dari tugas BRIDA, harus merujuk pada tujuan berkelanjutan yang telah dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs adalah menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksana tata kelola yang mampu menjaga kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya,” kata Wihatmoko.

17 Indikator Pembangunan Berkelanjutan

Terdapat 17 hal yang menjadi indikator terlaksananya tujuan pembangunan berkelanjutan yakni tanpa kemiskinan; tanpa kelaparan; kehidupan sehat dan sejahtera; pendidikan berkualitas; kesetaraan gender; air bersih dan sanitasi layak; energi bersih dan terjangkau; pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; industri inovasi dan infrastruktur; berkurangnya kesenjangan; kota dan permukiman berkelanjutan; konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; penanganan perubahan iklim; ekosistem laut; ekosistem daratan; perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh; kemitraan mencapai tujuan. “Indonesia pada tahun 2030 telah bertekad untuk mewujudkan target tujuan tersebut tersebut,” ungkap Wihatmoko.

Kendati demikian, dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, harus memperhatikan tiga aspek yakni pembangunan ekonomi, sosial, dan ekosistem. Jadi, lanjut Wihatmoko, ketika daerah akan memproduksi sesuatu guna meningkatkan perekonomian masyarakat, hendaknya mengedepankan pembangunan sosial dan ekosistem.

“Jadi bukan hanya ketika kita memproduksi sesuatu, hanya untuk membangun ekonomi saja namun harus mementingkan pembangunan ekosistem dan pembangunan sosial,” imbuhnya.

Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan pembangunan yang berkelanjutan yakni konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Kondisi ini menurut Wihatmoko, tentunya akan memunculkan barrier baru dalam upaya peningkatan perdagangan internasional mengingat semua produk yang akan diperdagangkan harus memenuhi standar ramah lingkungan.

Wihatmoko berpesan kepada Daerah, bila ingin memproduksi sebuah produk yang dinilai dapat menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi terutama produk yang berorientasi ekspor hendaknya memperhatikan tiga aspek tujuan pembangunan berkelanjutan.

Terkait hal ini, pemerintah telah membentuk eco-office yang bertujuan menangani semua hal terkait dengan pembangunan lingkungan. Guna mendukung terwujudnya aspek pembangunan ekosistem, pemerintah telah membuat daftar dan melakukan pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan.

Ia juga menjelaskan berbagai tuntutan yang harus dikerjakan oleh pihak pebisnis dalam rangka mewujudkan aspek pembangunan ekosistem. “Para pebisnis harus mempunyai efisiensi sumberdaya dan produksi bersih, standar sistem manajemen lingkungan, standar ekolabel untuk produk ramah lingkungan, verifikasi teknologi ramah lingkungan, serta pendanaan dan investasi yang ramah lingkungan,” jelasnya.

Kontribusi BRIN untuk Pembangunan Berkelanjutan

Sebagai lembaga riset, menurut Wihatmoko, BRIN dapat dianggap sebagai institusi yang mempunyai potensi dalam menyelesaikan persoalan terkait kendala yang dihadapi daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. BRIN melalui seluruh Pusat Riset yang terkait akan membantu persiapan pemerintah daerah dalam menyongsong era pembangunan berkelanjutan.

“Kita dapat membantu pemerintah daerah dalam persiapan rencana pembangunan yang terkait dengan tiga aspek atau rumpun tujuan pembangunan berkelanjutan yakni pembangunan ekonomi, sosial, dan ekosistem,” ucapnya.

Sedangkan pemerintah daerah, lanjut Wihatmoko, dapat membina para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk dapat menembus barier perdagangan internasional. Selanjutnya, melalui Kedeputian Fasilitasi Riset dan Inovasi, BRIN bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan sertifikasi ecolabelling sebagai persyaratan sebuah produk yang ramah lingkungan.

“Kita nanti akan memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM yang berorientasi ekspor terkait produksi yang ramah lingkungan, sehingga dampak diseminasi teknologi ini dapat dirasakan oleh masyarakat luas,” pungkasnya. (Pur)

Sebarkan