Jakarta – Humas BRIN, Beredarnya informasi yang kurang lengkap terhadap proses integrasi lembaga riset di Indonesia ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi perhatian khusus Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Melalui kegiatan rapat dengar papat yang digelar oleh Komisi VII, Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko menjelaskan proses integrasi lembaga riset ke dalam BRIN, termasuk di dalamnya terdapat Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman, Jakarta, Senin (24/01).

Handoko menjelaskan, Integrasi BRIN dilaksanakan dalam 3 tahap yakni, tahap 1 integrasi dilakukan kepada 5 entitas utama riset yakni Kemenristek, BATAN, LIPI, LAPAN, dan BPPT pada tanggal 1 September 2021. Tahap 2 dilakukan kepada 28 unit riset di bawah kementerian/lembaga (K/L) pada tanggal 16 Desember 2021, dan sisanya sebanyak 6 K/L masuk pada tahap tiga, saat ini sedang berproses.

Terkait integrasi Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman ke dalam BRIN, Handoko menegaskan bahwa, meskipun namanya Lembaga Biologi Molekuler Eijkman namun sejatinya itu hanya unit proyek di bawah koordinasi Kemenristek bukan sebagai lembaga setingkat LPNK. 

Dengan status hanya sebagai unit proyek ini, kata Handoko LBM Eijkman tidak bisa memberikan perlindungan hukum kepada civitasnya. Ia mencontohkan, dengan status unit proyek ini maka para PNS yang bekerja sebagai periset yang ada di LBM Eijkman tidak bisa diangkat untuk menduduki jabatan fungsional peneliti. 

“Ini berdampak pada hak-hak finansial yang seharusnya diperoleh oleh mereka, jadi selama ini status mereka sama seperti tenaga administrasi,” kata Handoko.

Dia mengatakan, dengan integrasi Kemenristek ke dalam BRIN, ini dijadikan momentum untuk melembagakan LBM Eijkman resmi menjadi Pusat Riset Biologi Molekuler (PRMB) Eijkman. Dengan status ini, maka para PNS periset di PRMB Eijkman diangkat sebagai peneliti. 

Kepada para periset non PNS yang berjumlah 78 orang, Handoko menawarkan berbagai skema. Bagi mereka yang sudah menyelesaikan studinya hingga jenjang S3 dan berusia maksimal 40 tahun, didorong untuk mengikuti jalur penerimaan PNS. Sedangkan bagi mereka yang usianya di atas 40 tahun dapat mendaftarkan diri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

“Sebanyak lima orang telah mengikuti skema ini dan hasilnya telah diumumkan pada Desember 2021 yang lalu,” tambahnya.

Bagi mereka yang belum menyelesaikan jenjang S3, Handoko mendorong untuk menyelesaikan studinya dengan skema by research ditambah dengan menjadi research assistant  di PRMB Eijkman. Dengan demikian mereka tetap bisa bekerja seperti bisa menjalankan tugasnya sambil menyelesaikan studinya. 

“Setelah menyelesaikan jenjang S3, mereka mendapat kesempatan untuk menjadi ASN Peneliti melalui jalur penerimaan PNS atau PPPK,” tambahnya.

Handoko menambahkan, terkait tenaga honorer di LBM Eijkman, sesuai peraturan bahwa pengangkatan tenaga honorer Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) berdasarkan kontrak yang berlaku hanya 1 tahun. “Kontraknya dimulai pada awal Januari berakhir pada setiap akhir Desember dan biasanya diperpanjang untuk tahun berikutnya,” tambahnya.

Namun, jelas Handoko, pemerintah akan menghentikan penerimaan pegawai melalui jalur PPNPN di tahun 2023, oleh karena itu, kepada mereka yang selesai kontraknya diharapkan mengikuti berbagai skema yang ditawarkan oleh BRIN. Bagi mereka yang keberatan untuk melanjutkan jenjang studinya, BRIN menawarkan untuk mendaftar sebagai operator yang lingkup tugasnya berada di bawah koordinasi kedeputian infrastruktur.

“Jadi pada dasarnya, seluruh periset honorer yang selama ini bekerja di LBM Eijkman dapat diakomodasi melalui berbagai skema tersebut apabila yang bersangkutan berminat,” tegasnya.

Selama proses integrasi, Handoko menegaskan seluruh layanan yang selama ini dikerjakan LBM Eijkman tetap berjalan seperti biasa. Untuk layanan yang berbasis non medis akan diintegrasikan dengan layanan sejenisnya yang terpusat di Cibinong, sedangkan untuk layanan yang berbasis medis tetap dilaksanakan di gedung eijkman berkolaborasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). (pur)

Sebarkan