SIARAN PERS
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
Nomor : 60/SP/HM/BKKP/V/2021

Jakarta – Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kepala BRIN) Laksana Tri Handoko (LTH) hadir dalam acara On Air Program Pro3 RRI tentang ‘Kebangkitan Indonesia Dimulai dari Papua’ melalui sambungan telepon, Kamis, (20/05).

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya di Papua menjadi salah satu isu penting dalam kaitannya untuk pemerataan pembangunan nasional.

Kepala BRIN menyampaikan terdapat dua poin penting yang perlu diperhatikan dalam pembangunan SDM di tanah Papua, yaitu pemerataan pendidikan dan pengembangan yang menciptakan kompetisi secara sejajar.

“Pertama, terkait bagaimana pengembangan SDM di Papua harus jelas ada pemerataan terlebih dahulu. Setidaknya sampai level sekolah menengah, jadi dalam hal pendidikan perlu dipastikan pemerataannya, semua memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hak-nya yaitu pendidikan,” ujar Kepala BRIN.

Kepala BRIN melanjutkan bahwa perlu dilihat mengenai pola pengembangannya, bagaimana SDM Papua itu untuk bisa berkembang dan mempunyai kesempatan berkompetisi secara sejajar dengan saudara-saudara setanah air. Handoko mengatakan perlu adanya program afirmasi dengan prinsip tanpa menghilangkan adanya kompetisi sampai level tertentu, dimana SMA/SMK menjadi kunci utama, sehingga SDM Papua bisa untuk segera masuk di berbagai sektor yang ada.

“Pendidikan itu harusnya memang perlu disesuaikan dengan karakter daerah, katakanlah karakter dan budaya daerah itu. Karena tidak harus juga mereka berada di kelas dari jam berapa sampai jam berapa, seperti halnya di tempat lain. Apalagi untuk tempat-tempat yang belum mengenali dan memahami pentingnya model sistem seperti itu,” terang Handoko.

Handoko menambahkan sejauh ini secara sistem khususnya yang telah dilaksanakan Pemerintah seperti oleh Kemendikbudristek sudah banyak melakukan program afirmasi, contohnya dengan beasiswa khusus siswa-siswi Papua. Kemudian dari KemenpanRB juga telah banyak melakukan program afirmasi, misalnya melalui kebijakan perekrutan CPNS formasi khusus dari Papua. Di sisi lain Kepala BRIN menyebutkan selanjutnya diperlukan adanya program terkait pembinaan atau pendampingan lebih lanjut, sehingga dapat menghasilkan SDM yang cepat beradaptasi dan memiliki kompetensi yang lebih handal.

“Karena kompetensi itu harus dibina, sebab tidak bisa seseorang selesai sekolah terus dianggap kompeten, setelah dia masuk pun harus ada pembinaan lanjutan. Pendidikan ini hanya sebagai modal saja. Berikutnya perlu ada pembinaan lebih lanjut, karena potensi SDM Papua sebenarnya tidak ada bedanya, sejauh yang saya ketahui,” jelas Handoko.

Demikian beberapa poin penting menurut Kepala BRIN yang perlu diperhatikan pemerintah dalam pembangunan SDM di Papua.

Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik
Badan Riset dan Inovasi Nasional