SIARAN PERS
Nomor : 69/SP/HM/BKKP/VI/2021

Jakarta – Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko bersama French Minister of Maritime Affairs (Menteri Kelautan Perancis) Annick Girardin menyaksikan penandatanganan Credit Facility Agreement of Procuremet of Multi-Purposes Research Vessels antara Kementerian Keuangan RI dengan Agence Française de Développement (AFD) bertempat di Gedung BJ Habibie lantai 24, Selasa (08/06).

Pada kesempatan tersebut LTH menjelaskan dengan dibentuknya BRIN oleh Presiden Joko Widodo pada 28 April lalu, bertujuan untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan dan pengkajian, serta riset dan inovasi nasional di Indonesia. LTH menyebutkan selain mengintegrasikan lembaga riset yang dahulu berada di bawah Kementerian Riset dan Teknologi, BRIN juga mengintegrasikan unit riset yang saat ini berada di bawah beberapa Kementerian teknis lain.

“Ke depan, saya akan membuka lebih banyak global platform untuk kerja sama riset dan inovasi dengan mitra dari luar negeri. Fasilitas dan SDM yang kita miliki dapat kita sinergikan bersama. Dengan integrasi ini, sumber daya riset (SDM, fasilitas, anggaran, dll.) juga akan lebih terkontrol dan pengelolaannya diharapkan menjadi lebih baik lagi,” jelas LTH.

Selanjutnya LTH menyampaikan bahwa Ia dan segenap jajaran BRIN mengapresiasi dukungan Pemerintah Perancis dalam pengembangan riset keanekaragaman hayati, khususnya yang bersumber dari keanekaragaman hayati laut. Melalui dukungan pembiayaan yang akan ditanda tangani antara Agence Française de Développement (AFD) dan Kementerian Keuangan, Indonesia akan memperkuat armada kapal riset nasional yang diharapkan dapat secara optimal melayani kebutuhan serta meningkatkan kapasitas riset nasional khususnya terkait riset kekayaan hayati laut sebagai bagian keanekaragaman hayati di Indonesia.

“Perancis merupakan salah satu mitra strategis Indonesia khususnya dalam kerja sama riset dan inovasi. Ke depan, kami melihat banyak potensi kerja sama riset dan inovasi antara Indonesia dan Perancis. Untuk itu kami akan membuka peluang ini kepada peneliti Indonesia, dan kami berkomitmen untuk selalu mendukung upaya peningkatan kerja sama ini lebih baik lagi,” ungkap LTH

Penandatanganan Credit Facility Agreement (CFA) ini ditandatangani oleh Luky Alfirman selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kemenkeu RI dan Emmanuel Baudran selaku Country Director Agence Francaise de Developpement (Indonesia Resident Mission). Pinjaman Luar Negeri dari AFD kepada Indonesia senilai $107 juta ini diperuntukan untuk pembelian dan reparasi kapal penelitian serba guna yang dikelola Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di mana pemanfaatan dana pinjaman yang direncanakan selama lima tahun.

“Melalui LIPI dana ini akan dikelola untuk pembiayaan pengadaan Multi-Purposes Research Vessels atau Kapal Riset Multiguna dengan komponen 1 Retrofit Kapal Baruna Jaya VIII dan 1 pengadaan Kapal Riset Baru, serta pembangunan kapasitas SDM Kelautan Nasional,” jelas Kepala BRIN.

Selanjutnya, Menteri Kelautan Perancis Annick Girardin mengatakan dengan didirikannya BRIN akan menjadi sinyal yang kuat untuk mendukung pengembangan riset di Indonesia. Ia menyebutkan BRIN akan menjadi platform global penelitian dan berstandar internasional. Annick Girardin berharap kerja sama riset antara Indonesia dan Perancis dapat ditingkatkan dan lebih erat lagi, khususnya di bidang maritim.

“Kita akan menandatangani nota kesepahaman ini untuk membuktikan bahwa hubungan Perancis dan Indonesia di bidang ini sudah lama terjalin melalui AFD dan IRD yang didukung oleh Kedutaan Besar Perancis. Saya sangat mendukung usaha tersebut, yang sebenarnya juga menjadi salah satu fokus kami dalam bidang eksplorasi kelautan. Saya senang sekali menjadi Menteri asing pertama yang berkunjung ke BRIN sejak BRIN dibentuk,” ucapnya.

Annick Girardin mengungkapkan saat ini Pemerintah Perancis telah melakukan rapat kabinet yang menghasilkan upaya strategi untuk eksplorasi komprehensif dasar laut. Ia menyebutkan Perancis memiliki kemampuan dan pengalaman yang cukup besar dalam bidang kemaritiman dan Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan yang besar. Hal ini mendorong Perancis menawarkan kerja sama dengan Indonesia, baik di bidang penelitian, riset, pendidikan dan teknologi bidang kemaritiman.

“Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa Pemerintah Perancis memiliki strategi khusus untuk eksplorasi komprehensif dasar laut, saya kira saat ini baru sekitar 20 persen dasar laut yang telah dieksplorasi dan dimanfaatkan secara optimal, dengan melibatkan riset dan pengembangan dengan pihak swasta, bukan hanya pemerintah saja,” jelasnya.

Berdasarkan hasil kajian Feasibility Studies (studi kelayakan) yang dilakukan pada 2018-2019 dan rekomendasi Konsorsium Riset Samudera Nasional, Indonesia butuh penguatan kapasitas armada kapal riset dalam mendukung riset kelautan nasional. Rekomendasi tersebut juga menyebutkan perlunya dilakukan pembiayaan dari skema pinjaman luar negeri.

Plh. Kepala LIPI, Agus Haryono menjelaskan proyek pengadaan Kapal Riset Multiguna ini merupakan upaya menjawab kebutuhan infrastruktur untuk membangun riset kelautan nasional. “Saat ini enam armada penelitian yang ada di Indonesia secara umum membutuhkan perbaikan guna memenuhi standar internasional. Melalui program ini diharapkan penggunaan dan pengelolaan armada secara terbuka dan profesional serta dimanfaatkan bersama sehingga fasilitas riset yang ada menjadi enabler dalam menciptakan ekosistem riset kelautan nasional,“ ungkap Agus.

Disamping kerja sama Indonesia – Perancis dalam bidang riset dan inovasi kelautan, Indonesia dan Perancis telah mempunyai payung kerja sama bilateral RI – Perancis di bidang riset dan teknologi berdasarkan pada:

  1. Pengaturan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis dalam Bidang Kerja Sama Riset Ilmiah, Teknologi dan Inovasi”, yang telah ditandatangani di Jakarta, 29 Maret 2017.
  2. Pengaturan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Perancis Tentang Kemitraan “Hubert Curien” Perancis – Indonesia melalui Program Nusantara.

Saat ini ada 2 jenis Program Nusantara yaitu Mobility (di bawah koordinasi Kemendikbud-ristek); dan riset teknologi dan inovasi bersama (di bawah BRIN).
 
Selain itu Indonesia dan Perancis juga secara rutin menyelenggarakan ” Joint Working Group (JWG) dan High Level Meeting (HLM)”. JWG ke-11 dan HLM ke-2 telah dilaksanakan di Universitas Hasanuddin, Makassar, Oktober 2019, yang memfasilitasi kemajua dan evaluasi kegiatan 7 Working Group bidang di bidang HERIE ( Higher Education Research Innovation Enterpreneurship) Indonesia – Perancis, yaitu:

a) Food Security and Agriculture

b) Health Medicine

c) Engineering, Mechanics, Aeronautics and Energy (Renewable and Alternative Energy)

d) Information and Communication Technology

e) Social Science and Humanities (Law Politics/Sustainable Tourism/Economics)

f) Ecology, Environmental Science and Marine & Maritime Science

g) French Indonesia Consortium Energy Management (FICEM).

Oleh karena itu, kerja sama Indonesia – Perancis antara LIPI dan Institut De Recherche Pour Le Developpment (IRD) yang didukung oleh BRIN dan Kementerian Kelautan Perancis, diyakini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua negara.

Turut hadir Delegasi Perancis pada kesempatan ini Duta Besar Perancis Olivier Chambard, Cabinet Director Xavier Ducept, Diplomatic Counsellor Madame Alexandra Bonnet, Counsellor of Cooperation Stephane Dovert, Director of IRD Indonesia Edmond Dounias, Director of AFD Indonesia Emmanuel Baudran, AFD Senior program Officer Martin Leménager dan AFD Jakarta Communication Officer Claudhia Aprilia dan Interpreter Embassy of France Dominique Roubert

Serta Delegasi Indonesia Sekretaris Utama BRIN Mego Pinandito, Kepala Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik BRIN Nada Darmiyanti, Ketua Transisi BRIN Prakoso B, Sekretaris Utama LIPI Nur Tri Aries S, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian Ocky Karna Radjasa, Kepala Pusat Pemanfaatan Inovasi dan Iptek LIPI Yan Rianto, Koordinator Pelaksana Fungsi Pengelola Kapal Riset LIPI Indriyani, Kepala Biro Kerja Sama Hukum dan Humas LIPI Mila Kencana, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman yang diwakili oleh Direktur Pinjaman dan Hibah Kemenkeu Scenaider C.H. Siahaan.

Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik
Badan Riset dan Inovasi Nasional
dan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)