Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggelar Forum Komunikasi Riset dan Inovasi (FKRI) tahun 2021 sebagai ajang silaturahmi antara Kementerian/Lembaga (K/L) dengan BRIN, bersama dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas dalam mengagendakan kebutuhan riset dan inovasi dari setiap K/L di tahun 2022 dan 2023. FKRI yang diselenggarakan mulai 22 – 26 November 2021 akan menentukan arah dan kebijakan riset dan inovasi nasional di masa mendatang.

Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko dalam laporan penyelenggaraan FKRI mengatakan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, salah satu fungsinya adalah pengintegrasian sistem penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran dan penyelenggaraan keantariksaan. “Saat ini telah diintegrasikan lima entitas riset utama yakni Kemenristek, BATAN, BPPT, LIPI, dan LAPAN sejak tanggal 1 September 2021 yang diawali dengan terbitnya peraturan kepala BRIN tentang Sistem Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) BRIN pada tanggal 30 agustus 2021,” kata Handoko, Jumat (19/11).

Menurut Handoko, FKRI memiliki peran strategis bagi ekosistem riset dan inovasi di Indonesia khususnya terkait pengalihan kewenangan dari unit kerja yang melaksanakan litbangjirap dari Kementerian dan Lembaga. Secara teknis penyelenggaraan FKRI yang dimulai tanggal 22 – 26 akan dilakukan dengan pemaparan dari setiap kementerian dan lembaga terkait kebutuhan riset dan inovasi.

“Selain itu, nanti akan diselenggarakan FKRI khusus untuk pelaku usaha baik industri, dan startup serta FKRI untuk pemerintah daerah,” tambahnya.

Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati Soekarno Putri mengatakan, proses pengalihan unit kerja Iptek di Kementerian dan Lembaga menjadi bagian dari BRIN telah sesuai dengan Perpres No. 78 Tahun 2021. Pengalihan ini diikuti juga dengan pengalihan sumber daya manusia, program dan anggaran, perlengkapan dan aset.

Megawati menganggap, penelitian menjadi bagian penting dalam pembangunan untuk mencapai tujuan nasional. “Riset sebagai bagian penting dalam pola pembangunan nasional, dan kebijakan penelitian disesuaikan dengan politik luar negeri yang bebas aktif serta mengikutsertakan rakyat tanpa meninggalkan syarat-syarat ilmiah,” kata Megawati.

“Para founding fathers telah menyadari dan mencoba menanamkan bahwa bangsa ini bisa maju apabila segala kebijakannya didasari oleh ilmu pengetahuan (science based policy),” lanjutnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Iptek, jelas Megawati bahwa riset dan inovasi merupakan komitmen bangsa yang berasaskan Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan, keadilan, kemaslahatan, keamanan dan keselamatan, kebenaran ilmiah, transparansi, aksesibilitas, dan penghormatan terhadap pengetahuan tradisional dan kearifan lokal. Sembilan asas tersebut wajib menjadi pedoman dan landasan dalam penyelenggaraan riset.

Oleh karena itu, lanjut Megawati, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkedudukan sebagai modal dan investasi jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang dalam pembangunan nasional. Iptek sekaligus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan menjadi solusi masalah pembangunan.

“Untuk itulah saya sangat bersyukur, Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo membuat Peraturan Presiden No. 78 Thn. 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan sudah menjadi sebuah kesadaran dan kewajiban kita semua untuk mendukung hal ini, baik dari Kementerian dan Lembaga, dan tentu dukungan dari Perguruan Tinggi juga,” tuturnya.

Megawati berharap, FKRI dapat menjembatani kebutuhan riset dan inovasi yang diperlukan oleh setiap Kementerian dan Lembaga di tahun 2022 dan 2023. Selain itu, diharapkan BRIN dapat memberikan rekomendasi kebijakan melalui riset kebijakan untuk membantu kementerian dan lembaga dalam menghasilkan regulasi ataupun kebijakan di masa yang akan datang.

“Pada Forum Komunikasi ini juga, saya meminta Ibu Menteri Keuangan, dan Bapak Kepala Bappenas untuk dapat mendampingi Kepala BRIN dalam proses penetapan program dan juga keuangan untuk mendukung pelaksanaan kebutuhan riset dan inovasi dari semua Kementerian dan Lembaga yang akan dilaksanakan oleh BRIN,“ harapnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan, pembangunan di bidang Iptek adalah salah satu program prioritas yang sangat penting dalam menggerakkan pembangunan. Dalam RPJMN 2020-2024 pemerintah telah menargetkan peningkatan hasil-hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi baik dalam bentuk publikasi ilmiah, kekayaan intelektual, paten maupun produk invention dan inovasi.

“Untuk mewujudkan itu, salah satu yang diperlukan adalah SDM iptek yang kompeten dan dan mampu melahirkan invensi dan inovasi. Selain itu harus dilengkapi dengan infrastruktur riset yang handal dan senantiasa mengikuti perkembangan zaman, sehingga pelaksanaan riset dapat berjalan secara maksimal,” kata Suharso.

Menurut Suharso, agar hasil riset dapat dimanfaatkan, maka penelitian yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga harus berdasar kepada kebutuhan masyarakat. Untuk itulah dibutuhkan kolaborasi dengan para entrepreneur, technopreneur, dan industri yang secara bersama-sama memasarkan hasil riset kepada masyarakat. (Pur)