Jakarta – Humas BRIN, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui perwakilannya mengatakan bahwa pihaknya sangat membutuhkan riset dan inovasi untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini tertuang dalam PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

“Bentuk pembinaan umum dan teknis sesuai dengan pasal 3 ayat (8) PP Nomor 12 Tahun 2017 antara lain dilakukan melalui penelitian dan pengembangan,” kata perwakilan Kemendagri pada Forum Komunikasi Riset dan Inovasi (FKRI) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) 2021, Eko Prasetyo, Rabu (24/11).

Dijelaskan Eko, Penelitian dan pengembangan di Kemendagri dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan program penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian dan pengembangan ini dapat juga dilakukan melalui kerja sama antar kementerian/Lembaga, antar Pemerintah daerah, antar perguruan tinggi serta lembaga penelitian dan pengembangan lainnya.

“Hasil dari penelitian dan pengembangan ini dijadikan dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” lanjut Eko.

Secara rinci Eko menjelaskan, riset dan inovasi diperlukan oleh Kemendagri sebagai dasar pengambilan kebijakan daerah. Selain itu hasil litbang didukung dalam data dan fakta yang valid.

Adapun peran litbang di Kemendagri antara lain, terciptanya efisiensi, efektif dan sinergi pelaksanaan litbang di daerah. Selain itu, litbang juga memberikan kontribusi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Peran lainnya adalah mendorong peningkatan daya saing dan terciptanya inovasi daerah, dan menghindari duplikasi kegiatan litbang di daerah,” tambahnya.

Menurut Eko, peran strategis Badan Litbang Daerah (Balitbangda) di Kemendagri mempunyai peran strategis, diantaranya Sebagai think tank yang kritis untuk menyikapi dinamika dan permasalahan yang berkembang di daerah. Balitbangda juga sebagai lembaga profesional yang bersifat akademis dalam organisasi Pemda.
“Balitbangda sebagai perangkat daerah yang fleksibel dan universal dapat memasuki ruang kerja lintas sektor/urusan,” tambahnya.
Terkait kebutuhan riset dalam kurun waktu 2022 – 2023, Eko mengatakan bahwa kegiatan riset dan inovasi yang selama ini dilakukan oleh Kemendagri berada di dalam Puslitbang Pemerintah Keuangan Daerah dan Puslitbang Otonomi Daerah. Topik kelitbangan ada pada Puslitbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintah Desa dan Kependudukan serta Puslitbang Inovasi Daerah.

Plt. Deputi Bidang Infrastuktur Riset dan Inovasi, Yan Rianto mengatakan, melalui FKRI 2021 ini, setiap kementerian/lembaga menyampaikan peta dan kebutuhan risetnya yang akan dikerjakan pada tahun 2022 – 2023. FKRI 2021 memiliki peran penting bagi ekosistem riset dan inovasi di Indonesia.

“Hal ini sejalan dengan beralihnya tugas, fungsi dan kewenangan pada unit kerja yang
melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
di lingkungan setiap K/L menjadi tugas, fungsi dan kewenangan BRIN sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 65, Perpres No. 78 tahun 2021,” kata Yan Rianto.

Menurut Yan Rianto, kebutuhan riset dan inovasi dikelompokkan menjadi dua jenis kebutuhan yakni riset untuk solusi teknologi dan inovasi, dan riset untuk kebijakan. Adapun penyampaian kebutuhan riset dan inovasi tersebut setidaknya memuat 2 hal, yaitu, daftar isian, kebutuhan pelaksanaan riset dan inovasi dari setiap K/L dan hasil apa yang diharapkan dari pelaksanaan riset tersebut yang nantinya akan dapat
dipergunakan/membantu K/L dimasa mendatang. (Pur)