Jakarta – Humas BRIN, Delapan puluh persen aktivitas riset di Indonesia saat ini masih didominasi oleh pemerintah. Padahal, jika merujuk pada standar UNESCO, aktivitas riset seharusnya didominasi oleh non-pemerintah atau swasta.

Permasalahan ini yang diupayakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), untuk memudahkan swasta masuk ke dalam aktivitas riset. Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, mengatakan, aktivitas riset seharusnya didominasi oleh pihak swasta, karena pihak swasta yang  yang mendorong  pertumbuhan ekonomi, bukan pemerintah.

Ia menjelaskan, swasta butuh riset untuk pengembangan produknya, yang bisa memberikan diferensiasi pada produk. Diferensiasi produk ini yang pada akhirnya menciptakan nilai tambah ekonomi, dan melepaskan negara kita dari middle income track.

“Mereka (swasta) tertarik melakukan product development yang bisa memberikan diferensiasi pada produknya, dan untuk melakukan itu perlu riset. Tujuan mereka bukan risetnya, tapi diferensiasi produknya,” jelas Handoko, pada wawancara yang disiarkan melalui podcast Akbar Faizal Uncensored, Senin (10/01).

Ia mencontohkan, bagaimana tanaman kencur tidak hanya dijual menjadi produk bubuk, tetapi menjadi fitofarmaka melalui aktivitas riset, yang pada akhirnya meningkatkan nilai tambah ekonomi.

Namun, swasta selama ini enggan masuk ke dunia riset karena memerlukan biaya dan risiko yang tinggi (high cost, high risk). Untuk itulah, pemerintah melalui BRIN perlu hadir dengan mengambil risiko tersebut melalui penyediaan SDM unggul dan infrastruktur.

“Karena itu (SDM unggul dan infrastruktur) menjadi biaya yang paling mahal di dalam riset, dan itu sesuatu yang bisa dikontrol pemerintah. Karena di BRIN sudah punya SDM unggul, infrastruktur, dan anggaran, kita bisa balik memfasilitasi pihak non-pemerintah untuk masuk ke riset dengan mudah,” tambahnya.

BRIN menyediakan SDM unggul dan infrastruktur yang pihak swasta bisa gunakan secara terbuka (open platform) melalui skema-skema pendanaan dan fasilitasi.

“Jadi dia (swasta) bawa masalahnya apa, kemudian berkolaborasi dengan BRIN melalui SDM dan infrastruktur yang tersedia untuk melakukan aktivitas riset. Umumnya, 80 persen riset itu pasti gagal. Kalau gagal, dia tidak begitu rugi, karena investasi SDM dan infrastruktur sudah BRIN sediakan. Tapi kalau berhasil, BRIN bisa minta lisensi, dan (hasil lisensi) itu yang BRIN kembalikan ke negara,” tutur Handoko.

Ia menerangkan, jika secara global, seharusnya riset yang dilakukan pemerintah adalah riset yang memang swasta tidak bisa masuk atau big science. Kemudian riset yang bersifat advanced (berorientasi masa depan) sehingga tidak menarik untuk swasta.

Sedangkan riset yang dilakukan swasta adalah riset untuk pengembangan produk yang menghasilkan nilai ekonomi tinggi.

“Secara global, kalau swasta itu risetnya sebagian besar memang di level product development, yang justru menghasilkan nilai tambah ekonomi,” ucapnya (tnt).